JAKARTA, HarianBernas.com – Pengacara Ketua DPD RI Irman Gusman, Tommy Sign meminta agar KPK menangguhkan penahanan kliennya. Hal itu dikatakan Tommy ketika akan membesuk Irman.
“Kita akan ajukan penangguhan penahanan,” kata Tommy ketika ditanya wartawan di kantor KPK Jakarta, Senin (19/9/16). Untuk mendukung pengajuan penangguhan penahanannya, para anggota DPD RI katanya, bersedia menjadi penjaminnya. “Beberapa anggota DPD RI ri telah bersedia menjadi penjamin.
Mungkin kita ajukan gimana hasilnya lah ya,” imbuhnya.
Menurutnya, pengajuan penangguhan merupakan hak tersangka. Oleh karena itu, meskipun belum ada satupun pengajuan penahanan yang dilakukan tersangka dikabulkan KPK, ia tetap berusaha mengajukannya. “Kami sebagai kuasa hukum mengupayakan. Karena bagaimanapun itu hak hukumnya Pak Irman,” tukasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Ketua DPD RI Irman Gusman sebagai tersangka kasus korupsi.
Irman ditetapkan tersangka usai ditangkap tim Satgas Penindakan KPK pada Sabtu (17/9/16) dini hari, karena menerima uang suap dari Xaveriandy Sutanto, Direktur PT.
Semesta Berjaya dan istrinya Memi. Selain menetapkan Irman sebagai tersangka, penyidik juga turut menetapkan pasutri ini sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Terkait kasus suap menyuap ini, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kedua pasangan suami istri ini memberikan uang suap sebesar Rp 100 juta, agar Irman membantu pihaknya mendapatkan kuota gula impor sebesar 3 ribu ton, yang diberikan Bulog pada CV.
Semesta Berjaya tahun 2016, untuk Provinsi Sumbar.
“Sebagai penerima bapak IG (Irman Gusman) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Sabtu (17/9/16) petang. Sementara sebagai pemberi suap, Xaveriandy dan Memi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.