JAKARTA, HarianBernas.com – Usai menetapkan tersangka terhadap Samsul Hidayatullah, kakak kandung pedangdut Saipul Jamil dan tiga pihak lain, penyidik KPK langsung melakukan penggeledahan di beberapa tiga tempat.
“Penggeledahan di rumah SH (Samsul Hidayatullah) di Tanjung Priok, rumah BN (Bertha Natalia) di Tangerang, dan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Kamis (16/6/16) malam.
Selain melakukan penggeledahan, KPK juga teah menyita dua buah mobil yang digunakan pada saat para tersangka melakukan transaksi suap.
“Ada dua mobil yang disita, pertama mobil Rohadi Toyota Fortuner dan mobil Bertha Mitsubishi Pajero Sport,” jelas Yuyuk.
Hingga saat ini, KPK baru menetapkan empat pihak sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan, KPK akan menetapkan Saipul Jamil sebagai tersangka, pasalnya Saipul disinyalir turut serta memberi uang suap yang dananya berasal dari penjualan rumahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Rabu (16/6/16) kemarin, KPK menangkap 7 orang pihak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari 7 orang yang ditangkap, terungkap salah satunya merupakan kakak kandung pedangdut Saipul Jamil. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, dimana salah satunya merupakan Samsul Hidayatullah yang tak lain merupakan kakak kandung Saipul Jamil.
Selain ditetapkan tersangka, keempat tersangka tersebut juga telah dilakukan penahanan di beberapa tempat terpisah.
Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, panitera PN. Jakarta Utara atas nama Rohadi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1, atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.
Sementara sebagai pihak pemberi suap, baik Bertha (pengacara Saipul Jamil), Samsul (kakak Saipul), maupun Kasman (Ketua Tim Pengacara), dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.