Kemenkes Ungkap 38 Persen Puskesmas Kekurangan Nakes, 6.927 Formasi Menganga

Sebanyak 38 persen puskesmas di Indonesia masih mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes).

Kementerian Kesehatan RI mencatat total kebutuhan untuk mengisi kekosongan itu mencapai 6.927 orang, mencakup sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan, berdasarkan data per Agustus 2026.

Angka itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI dr.

Benjamin Paulus Octavianus dalam The 2nd National Forum of the Indonesian Health Council 2026 sekaligus peringatan dua tahun Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) di Jakarta, 30 Oktober 2026.

Bagi warga di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK), kekosongan ini bukan sekadar statistik.

Antrean Panjang di Puskesmas yang Sepi Dokter

Dampaknya terasa langsung di ruang tunggu.

Puskesmas dengan tenaga medis terbatas menghadapi antrean panjang, penanganan medis yang tidak optimal, hingga risiko keselamatan pasien yang lebih tinggi.

Ketimpangan ini memperlebar disparitas kesehatan antar wilayah.

Wakil Menteri Kesehatan menegaskan bahwa keselamatan pasien adalah hak setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal.

"Keselamatan pasien adalah hak setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal.

Karena itu, setiap kebijakan dan pelaksanaan profesi harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat," ujarnya dalam forum tersebut.

Pernyataan itu menandai pergeseran cara pandang. Pemenuhan nakes, menurutnya, tidak cukup berorientasi pada jumlah.

Jenis dan kompetensi harus sesuai kebutuhan pelayanan, dan distribusinya merata. Bukan Sekadar Soal Jumlah, Tapi Sebaran

Akar masalahnya berlapis. Distribusi tenaga kesehatan belum merata, dengan konsentrasi tenaga medis menumpuk di perkotaan.

Perencanaan SDM kesehatan juga dinilai belum sepenuhnya berbasis data dan karakteristik masing-masing wilayah.

Tantangan baru turut muncul. Kebutuhan kompetensi berubah akibat perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI), telemedisin, dan rekam medis elektronik.

Sementara tenaga kesehatan di DTPK dan DBK kesulitan mengakses peningkatan kompetensi.

"Pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah.

Kita harus memastikan jenis dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan, serta distribusinya merata agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas," kata dr.

Benjamin Paulus Octavianus.

Persoalan pengembangan profesi berkelanjutan juga disorot. Sistem yang ada dinilai masih berorientasi pada pemenuhan angka kredit, bukan peningkatan kemampuan nyata di lapangan. Sembilan Jenis Nakes yang Paling Kritis

Kekosongan mencakup sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan. Total kebutuhan 6.927 orang itu harus dipetakan per wilayah agar penempatannya tepat sasaran, tidak sekadar mengejar angka nasional.

Data Kemenkes per Agustus 2026 menjadi basis perhitungan. Namun tanpa perencanaan berbasis karakteristik wilayah, penambahan tenaga berisiko tidak menjawab kebutuhan riil tiap puskesmas.

Di sisi lain, beban rujukan ke rumah sakit besar berpotensi meningkat bila puskesmas tidak mampu menangani kasus dasar.

Biaya layanan kesehatan pun bisa membengkak, sementara produktivitas tenaga kerja terdampak akibat akses kesehatan yang tidak merata. Jalan Keluar: Data, Teknologi, dan Insentif

Pemerataan nakes membutuhkan pendekatan yang tidak tunggal.

Perencanaan SDM kesehatan berbasis data karakteristik wilayah menjadi langkah pertama untuk memetakan kebutuhan riil tiap puskesmas, termasuk sembilan jenis nakes yang kritis.

Perluasan pelatihan daring dan pembelajaran campuran bagi nakes di DTPK dan DBK dapat didukung pendampingan rumah sakit rujukan.

Pemanfaatan telemedisin dan rekam medis elektronik juga membuka jalan memperluas jangkauan layanan tanpa harus menambah tenaga di setiap titik.

Skema insentif dan jalur karier yang menarik bagi nakes yang ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan menjadi prasyarat. Tanpa itu, penempatan di wilayah sulit akan terus menghadapi resistensi.

Kolaborasi lintas sektor antara Kemenkes, pemerintah daerah, institusi pendidikan kesehatan, dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat pemenuhan 6.927 formasi dengan kompetensi yang sesuai.

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Strategi Emas Menutup Jurang Skill: Pendidikan Tinggi Kunci Indonesia Emas 2045? yang menyoroti pentingnya kesiapan SDM.

Peluang di Balik Kekosongan

Kekosongan nakes menciptakan tantangan sekaligus ruang bagi industri layanan kesehatan.

Kebutuhan pengadaan tenaga medis, pengembangan platform telemedisin, pelatihan daring, serta pendampingan rumah sakit rujukan membuka kolaborasi lintas sektor.

Bagi sektor swasta, peluang itu nyata terutama dalam penyediaan solusi digital kesehatan dan pengembangan kompetensi nakes di DTPK dan DBK.

Namun tanpa pemerataan, beban rujukan ke rumah sakit besar tetap meningkat dan biaya layanan berpotensi membengkak.

Sorotan publik tertuju pada ketimpangan akses antar wilayah.

Harapannya, pemerintah mempercepat pemerataan nakes dan memperluas akses peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil, sejalan dengan dinamika pasar tenaga kerja yang dibahas dalam Netflix PHK 5 Persen Karyawan, Amazon Pangkas 1.000 Pekerja Ritel.

Pemenuhan 6.927 nakes memerlukan alokasi anggaran dan perencanaan SDM yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal kesehatan nasional.

Di tengah tuntutan transformasi digital layanan kesehatan, keputusan hari ini akan menentukan kualitas modal manusia Indonesia dalam satu dekade ke depan.

[STRATEGI SOLUSI]

Persoalan pemerataan nakes adalah soal sistem, bukan sekadar angka.

BERNAS mengajak pemerintah daerah, institusi pendidikan kesehatan, dan pelaku usaha kesehatan untuk merancang solusi berbasis data dan otomasi.

Melalui Adolo, bagian bisnis layanan kesehatan dapat dipetakan dan diotomatiskan agar operasional tidak bergantung pada kehadiran pemilik.

Untuk institusi yang ingin membangun sistem digital dan kapabilitas tim, Koding.Studio menyediakan pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan, sementara Training NLP + Vibecoding + AI membekali peserta membangun otomasi nyata dari ekosistem sendiri.

Bagi pengelola fasilitas kesehatan yang membutuhkan peta jalan transformasi, sesi Consulting Business Plan membantu menyusun diagnosa peluang hingga rencana eksekusi terukur.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi BERNAS.