JAKARTA, HarianBernas.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus buru Royani, memburu orang dekat Sekretaris MA Nurhadi, yang diduga disembunyikan. Untuk mencari pihak yang diduga merupakan saksi kunci kasus dugaan penyuapan yang melibatkan Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat Eddy Nasution.
''Koordinasinya belum (koordinasi mencari Royani), tapi kami akan mengirim surat ke MA, untuk kalau bisa menghadirkan Royani,'' kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, dalam konferensi pers, usai acara workshop integritas kepala daerah se Provinsi Banten, di kantor KPK Jakarta, Selasa(17/5/16).
Dilain pihak, terkait ketidakhadiran Royani memenuhi panggilan KPK, juru bicara MA Suhadi mengatakan, pihaknya mempersilahkan KPK menjemput paksa pegawainya.
“Kan KPK itu punya daya paksa. Sebagai penyidik, penyelidik, punya daya paksa.
Silakan saja (jemput paksa Royani)” kata Suhadi.
Untuk diketahui, dalam perkara ini sebelumnya, penyidik KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap orang dekat Nurhadi atas nama Royani. Namun, hingga panggilan kedua, tak ada respon sama sekali dari yang bersangkutan. KPK Menduga, Royani disembunyikan oleh pihak yang tak ingin kasusnya terbongkar.
Sebelumnya pada Rabu (20/4/16) lalu, tim gabungan dari penyelidik dan penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap Panitera Sekretaris PN Jakpus Edy Nasution, dan seorang pihak swasta atas nama Doddy Aryanto, yang kedapatan tengah melakukan transaksi suap di basement sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat.
Dari penangkapan tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang senilai Rp 50 juta dalam bentuk pecahan Rp.100 ribu.
Selain uang Rp.50 juta, sebelumnya Edy juga telah menerima uang rasuah lain pada Desember 2015.
Uang total Rp.150 juta tersebut, merupakan uang muka dari total uang yang dijanjikan Rp.500 juta, dalam rangka mengakali dua perkara yang tengah diajukan perusahaan Lippo Group ini.
Dalam perkembanganya, KPK melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk rumah dan kantor Sekretaris MA Nurhadi. Terkait penggeledahan itu sendiri KPK menyita uang Rp 1,7 miiliar. Selain menggeledah, Nurhadi juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.
Hingga saat ini, Nurhadi belum diperiksa dan masih berstatus saksi, kendati KPK mensinyalir adanya keterlibatan Nurhadi dalam kasus dugaan penyuapan ini.