Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Kalkulator Pesangon PHK (PP 35/2021)

Hitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak saat PHK menurut masa kerja dan alasan PHK dalam PP 35/2021.

Angka regulasi dicek 23 September 2026.

Rp
Rp

Jumlahkan sendiri: nilai cuti tahunan yang belum diambil & belum gugur, ongkos pulang ke tempat Anda diterima bekerja, dan hak lain dalam perjanjian kerja/PP/PKB.

Total hak saat PHK

Rp 30.000.000

Pasal 43 ayat (1) PP 35/2021

Uang pesangon: 6 bulan upah × 0,5Rp 18.000.000
UPMK: 2 bulan upah × 1Rp 12.000.000
Uang penggantian hakRp 0
TotalRp 30.000.000

Cara hitung pesangon

Hak saat PHK terdiri atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Pesangon dan UPMK = bulan upah menurut tabel × faktor pengali alasan PHK. Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Tabel uang pesangon (pasal 40 ayat 2)

Masa kerjaBulan upah
kurang dari 1 tahun1
1 sampai kurang dari 2 tahun2
2 sampai kurang dari 3 tahun3
3 sampai kurang dari 4 tahun4
4 sampai kurang dari 5 tahun5
5 sampai kurang dari 6 tahun6
6 sampai kurang dari 7 tahun7
7 sampai kurang dari 8 tahun8
8 tahun atau lebih9

Tabel UPMK (pasal 40 ayat 3)

Masa kerjaBulan upah
kurang dari 3 tahun0
3 sampai kurang dari 6 tahun2
6 sampai kurang dari 9 tahun3
9 sampai kurang dari 12 tahun4
12 sampai kurang dari 15 tahun5
15 sampai kurang dari 18 tahun6
18 sampai kurang dari 21 tahun7
21 sampai kurang dari 24 tahun8
24 tahun atau lebih10

Faktor pengali per alasan PHK

AlasanPesangonUPMK
Penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan (pekerja/pengusaha tidak bersedia melanjutkan) (Pasal 41)1×1×
Pengambilalihan perusahaan dengan perubahan syarat kerja, pekerja tidak bersedia (Pasal 42 ayat (2))0,5×1×
Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian (Pasal 43 ayat (1))0,5×1×
Perusahaan tutup karena kerugian terus-menerus (Pasal 44 ayat (1))0,5×1×
Perusahaan tutup bukan karena kerugian (Pasal 44 ayat (2))1×1×
Keadaan memaksa (force majeure) dan perusahaan tutup (Pasal 45 ayat (1))0,5×1×
Keadaan memaksa (force majeure) tanpa perusahaan tutup (Pasal 45 ayat (2))0,75×1×
Perusahaan dalam PKPU karena kerugian (Pasal 46 ayat (1))0,5×1×
Perusahaan pailit (Pasal 47)0,5×1×
Pelanggaran PK/PP/PKB setelah surat peringatan (Pasal 52 ayat (1))0,5×1×
Sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja, tidak dapat bekerja lebih dari 12 bulan (Pasal 55)2×1×
Memasuki usia pensiun (Pasal 56)1,75×1×
Pekerja meninggal dunia (dibayarkan kepada ahli waris) (Pasal 57)2×1×
Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 50)—— (uang pisah)
Mangkir 5 hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil 2 kali secara tertulis (Pasal 51)—— (uang pisah)
Pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam PK/PP/PKB (Pasal 52 ayat (2))—— (uang pisah)

Contoh: upah Rp6.000.000, masa kerja 5 tahun, PHK efisiensi karena perusahaan rugi → pesangon 6 bulan × 0,5 = 3 bulan (Rp18.000.000) dan UPMK 2 bulan × 1 = Rp12.000.000, ditambah UPH.

Dasar hukum

Berlaku per

  • PP 35/2021 (peraturan pelaksana UU Cipta Kerja) — masih dipakai per September 2026.
  • Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru; bila terbit, ketentuan pesangon bisa berubah.
Belum termasuk dalam hitungan:
  • Alasan PHK yang faktornya belum kami cocokkan dari teks peraturan: pengambilalihan tanpa perubahan syarat kerja (pasal 42 ayat 1), efisiensi untuk mencegah kerugian (pasal 43 ayat 2), PKPU bukan karena kerugian (pasal 46 ayat 2), permohonan PHK oleh pekerja (pasal 48), pekerja ditahan pihak berwajib, dan ketentuan usaha mikro/kecil.
  • Hak yang lebih besar dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
  • Pajak atas pesangon (PPh 21 final) dan manfaat program pensiun/JHT yang dibayar terpisah oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Disclaimer: hasil kalkulator ini adalah estimasi berdasarkan peraturan yang dikutip di atas, bukan nasihat hukum atau pajak. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bisa memberi hak lebih besar. Untuk kepastian, tanyakan ke bagian HR, Dinas Ketenagakerjaan setempat, kantor pajak, atau konsultan.

Kalkulator ketenagakerjaan lain

Baca juga: aturan THR · UMP 2026 per provinsi · cara klaim JHT

Sedang mencari kerja baru?

Lihat lowongan di loker.bernas.id, atau minta kabar lowongan baru di kota Anda lewat email.

Kabari saya loker baru di kota saya

Belum ada loker cocok sekarang? Daftar sekali, kami kirim email ringkas saat ada loker terverifikasi baru tayang di kota Anda.