BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Edisi Hyperlocal: JOGJA
KARIR

Kemnaker Catat 63.789 Pekerja Kena PHK hingga September 2026, Jabar Terbanyak

Kemnaker merilis data resmi PHK periode Januari-September 2026: 63.789 pekerja melapor ke sistem JKP, dengan Jawa Barat mencatat angka tertinggi. Konsentra

Selasa, 13 Oktober 2026 10:16 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Kemnaker merilis data resmi PHK periode Januari-September 2026: 63.789 pekerja melapor ke sistem JKP, dengan Jawa Barat mencatat angka tertinggi."

🗓️ Dipublikasikan pada 13 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita karir terbaru →

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 63.789 orang tenaga kerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari hingga September 2026.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK terbanyak, yakni 13.044 orang, disusul Banten 7.733 orang, Jawa Timur 6.154 orang, Jawa Tengah 5.585 orang, dan DKI Jakarta 4.587 orang.

Data ini dirilis melalui Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan pada 11-12 Oktober 2026 dan telah melalui proses deduplikasi kondisional berbasis NIK serta rentang waktu PHK.

Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas.

Di baliknya ada puluhan ribu keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, menunda pembayaran cicilan, dan mengurangi belanja harian.

Konsentrasi PHK di lima provinsi industri utama Pulau Jawa menunjukkan tekanan struktural pada sektor formal yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional.

Lima Provinsi, Satu Pola yang Sama

Jawa Barat dan Banten menempati dua posisi teratas dengan total 20.777 pekerja terdampak.

Kedua wilayah ini dikenal sebagai pusat manufaktur padat karya, terutama tekstil, garmen, alas kaki, dan komponen otomotif.

Ketika permintaan ekspor melemah dan efisiensi perusahaan berjalan, kawasan inilah yang paling cepat merasakan dampaknya.

Jawa Timur dan Jawa Tengah menyusul dengan karakter industri yang mirip: pengolahan, tekstil, dan barang konsumsi.

DKI Jakarta, meski berada di posisi kelima, tetap mencatat 4.587 orang yang melaporkan PHK, menandakan bahwa sektor jasa dan perdagangan di ibu kota juga tidak kebal terhadap gelombang efisiensi.

Mengapa Angka Ini Penting Dipahami Secara Utuh

Kemnaker menegaskan bahwa data JKP memiliki karakteristik khusus.

Dalam keterangan resminya, Kemnaker menyatakan bahwa apabila terdapat lebih dari satu pencatatan PHK dengan selang waktu kurang dari enam bulan, pencatatan tersebut diidentifikasi sebagai duplikasi dan tidak diperhitungkan dalam penyusunan statistik.

Artinya, angka 63.789 orang adalah hasil pembersihan yang bertujuan menjaga akurasi.

Kemnaker juga mengingatkan bahwa angka rekapitulasi antar-publikasi tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa memperhatikan tanggal cut-off dan periode pembaruan data.

Pemahaman ini penting agar publik tidak terjebak pada perbandingan angka yang menyesatkan. Yang justru perlu menjadi perhatian adalah pola konsentrasi geografis dan sektoralnya. Daya Beli di Ujung Tanduk

Ketika puluhan ribu pekerja kehilangan penghasilan, efek berantainya cepat terasa.

Konsumsi rumah tangga di kawasan industri Jawa Barat dan Banten berpotensi menurun, permintaan domestik melemah, dan risiko kredit macet di sektor perbankan konsumer meningkat.

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp115,8 triliun per 30 September 2026, atau sekitar 71,2 persen dari pagu APBN, sebagaimana dilaporkan Okezone Economy.

Angka ini menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial sedang bekerja keras menopang kelompok terdampak.

Namun bansos hanya bersifat sementara. Tanpa pemulihan lapangan kerja yang nyata, tekanan fiskal akan terus membesar sementara daya beli masyarakat tetap rapuh. Reskilling Bukan Sekadar Wacana

Langkah pertama yang mendesak adalah program reskilling dan upskilling terpadu berbasis digital bagi pekerja terdampak PHK, khususnya di lima provinsi prioritas.

Fokus pelatihan sebaiknya diarahkan pada sektor yang sedang tumbuh: ekonomi digital, energi terbarukan, jasa keuangan, dan layanan berbasis teknologi.

Pelatihan yang hanya bersifat seremonial tidak akan menyelesaikan masalah.

Yang dibutuhkan adalah kurikulum yang dirancang bersama industri, dengan output terukur berupa penempatan kerja atau pendapatan baru.

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam artikel tentang cara strategis mengubah jurang skill menjadi jembatan emas karir global, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kompetensi dan kebutuhan pasar.

Integrasi Data yang Belum Optimal

Sistem JKP sebenarnya memiliki potensi besar sebagai alat matching kerja jika datanya terintegrasi secara real-time antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Tenaga Kerja daerah.

Selama ini, proses verifikasi dan penyaluran manfaat masih memakan waktu, sementara pekerja butuh penghasilan secepatnya.

Integrasi data juga memungkinkan pemerintah memetakan secara presisi sektor dan wilayah mana yang paling membutuhkan intervensi.

Tanpa itu, kebijakan berisiko salah sasaran dan anggaran terbuang percuma. Insentif Fiskal dan Dialog Sosial

Pemerintah perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi perusahaan yang memilih mempertahankan tenaga kerja alih-alih melakukan PHK, atau yang membuka lapangan kerja baru di wilayah terdampak.

Insentif semacam ini bukan pemborosan, melainkan investasi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Yang tak kalah penting adalah dialog sosial tripartit yang berkelanjutan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Kebijakan ketenagakerjaan yang dirumuskan tanpa melibatkan para pihak hanya akan menghasilkan solusi di atas kertas. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci.

Yang Harus Dilakukan Sekarang

Data 63.789 pekerja terdampak PHK bukan akhir dari cerita. Ini adalah peringatan bahwa sektor formal sedang menghadapi tekanan struktural yang tidak bisa diselesaikan dengan retorika.

Lima provinsi dengan angka tertinggi membutuhkan perhatian khusus: Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Setiap wilayah memiliki karakter industri yang berbeda, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan.

Pekerja yang terdampak berhak mendapatkan akses cepat ke manfaat JKP, pelatihan yang relevan, dan informasi lowongan kerja yang terpercaya.

Sementara itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk bansos dan program ketenagakerjaan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

[STRATEGI SOLUSI]

Pertama, bagi pekerja terdampak yang ingin membangun ulang kompetensi dan membuka peluang karir baru, UNMAHA (Universitas Mahakarya Asia) menyediakan jalur Magang Industri Dahulu dengan Kuliah Bebas Biaya SPP (SPP Rp 0).

Kedua, bagi profesional yang ingin menguasai keterampilan yang paling dicari industri saat ini, Koding.Studio menawarkan pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan: web development, AI automation, dan sistem enterprise yang dikerjakan langsung oleh mahasiswa magang industri.

Ketiga, bagi pelaku usaha yang ingin memperluas jangkauan bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah terdampak, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers, kampanye promosi terukur, dan amplifikasi brand ke jaringan media nasional terverifikasi.

Krisis ketenagakerjaan ini tidak akan selesai dalam semalam. Tetapi dengan langkah yang tepat, terukur, dan kolaboratif, setiap angka dalam statistik PHK bisa berubah menjadi cerita tentang pemulihan, bukan keputusasaan.

Tag:#daftar 5 provinsi dengan angka phk terbanyak#daftar#provinsi#angka#phk#terbanyak

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan

“Kemnaker Catat 63.789 Pekerja Kena PHK hingga September 2026, Jabar Terbanyak”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita KarirPilar Karier