Perusahaan Amran Genggam 2% Saham Bayan Rp6,1 Triliun

PT Pelayaran Samudera La Mappepening menggenggam sekitar 666,67 juta saham atau 2 persen saham beredar PT Bayan Resources Tbk senilai Rp6,1 triliun.

Kepemilikan tercatat atas nama perusahaan afiliasi Tiran Nusantara Group.

Andi Amran Sulaiman menjabat Menteri Pertanian merangkap Kepala Bapanas saat grup usahanya memperoleh saham tersebut. Humas Tiran Nusantara Group Rezki Mulyadi menyatakan transaksi tidak terjadi secara mendadak.

Low Tuck Kwong sebelumnya menawarkan saham BYAN ke sejumlah pihak. Rezki menegaskan Amran tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi langsung dengan Low terkait transaksi itu.

Rezki juga menyatakan Amran tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi langsung dengan Low Tuck Kwong terkait transaksi tersebut.

Kendati demikian, data pergerakan pemegang saham yang melonjak dari 0% ke 2% dalam bulan yang sama justru memicu skeptisisme publik.

Skala Konglomerasi dan Kemitraan Rp15 Triliun di Anhui

Selain akuisisi saham BYAN, Tiran Nusantara Group menjalin kerja sama investasi senilai Rp15 triliun dengan Conch Investment Holdings (Hong Kong) Ltd. Penandatanganan dilakukan di Anhui, China, pada 9 Oktober 2026.

Kerja sama itu mencakup pabrik bahan anoda baterai litium, pabrik kemasan plastik, pembangkit listrik tenaga bayu, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Proyek ini menargetkan penyerapan sekitar 5.000 tenaga kerja.

Tiran Nusantara Group sendiri menaungi 45 perusahaan di sektor pertambangan, energi, perdagangan, perkebunan, logistik, dan kawasan industri.

Skala ekspansi inilah yang memperkuat persepsi publik atas potensi konflik kepentingan.

Struktur pemegang saham BYAN pasca transaksi mencatat PT Jhonlin Baratama 30,25%, Elaine Low 22%, PT Sumber Suryadaya Prima 10%, Low Tuck Kwong 8,3%, dan lima perusahaan pembangkit listrik Korea Selatan dengan total 20%.

Sementara total saham beredar PT Bayan Resources Tbk sekitar 33,33 miliar lembar. Kontras Kebijakan: Sanksi HET dan Netralitas Regulator

Kontras tajam muncul saat Amran menegaskan sanksi bagi pedagang yang melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (10/11), ia memperingatkan sanksi administratif hingga pidana.

"Untuk yang melanggar HET itu diberi sanksi berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, penarikan bahan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi.

Untuk sanksi pidana sesuai dengan undang-undang maksimal 7 tahun penjara dan yang terbaru denda 1,5 miliar," ujar Amran.

Ketentuan itu merujuk pada Surat Edaran Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026. Bagi konsumen, penegakan aturan ini memang dinantikan agar harga pangan stabil.

Namun bagi pengamat tata kelola, penegakan sanksi pidana maksimal 7 tahun dan denda Rp1,5 miliar berpotensi dibaca sebagai langkah yang tidak sepenuhnya bebas kepentingan.

Inilah titik di mana kredibilitas regulator pangan diuji. Beban Reputasi bagi Emiten dan Mitra Usaha

Bagi PT Bayan Resources Tbk, masuknya Pelayaran Samudera La Mappepening mengubah komposisi pemegang saham dan menambah dimensi politik pada struktur kepemilikan.

Hal ini dapat memengaruhi persepsi investor terhadap independensi emiten batu bara tersebut.

PT Pelayaran Samudera La Mappepening sendiri berdiri pada 2020 dan bergerak di transportasi laut, meliputi tugboat, barge, dan marine speed boat.

Latar belakang usaha itu berbeda jauh dari sektor pertambangan batu bara yang menjadi target investasinya.

Bagi Tiran Nusantara Group, ekspansi ke batu bara dan hilirisasi baterai litium memperluas portofolio 45 perusahaan.

Namun langkah itu membawa risiko reputasi dan scrutiny regulatorik yang tidak ringan, terutama saat mitra asing seperti Conch Investment Holdings turut tersorot.

Bagi pasar pangan, kredibilitas penegakan HET/HPP berpotensi terganggu.

Otoritas pengawas harga dipegang tokoh yang grup usahanya sedang menjadi sorotan publik atas transaksi besar.

Risiko persepsi regulatory capture pun meningkat di mata investor asing, khususnya pada sektor pangan dan energi yang diatur langsung oleh kementerian yang dipimpin Amran.

Tiga Langkah Pemisahan Kewenangan

BERNAS merekomendasikan pemisahan aset dan kewenangan sebagai langkah pertama.

Mentan/Kepala Bapanas perlu menempatkan kepemilikan di Tiran Nusantara Group dalam skema blind trust atau perwalian independen yang diaudit berkala.

Pengungkapan LHKPN juga mesti memuat kepemilikan tidak langsung secara rinci.

Langkah kedua adalah transparansi transaksi afiliasi.

PT Bayan Resources Tbk dan Tiran Nusantara Group didorong mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi 2% saham BYAN senilai Rp6,1 triliun.

Kemitraan Rp15 triliun dengan Conch Investment Holdings juga perlu dinotifikasikan ke KPPU untuk uji potensi benturan kepentingan.

Langkah ketiga menyangkut penguatan tata kelola pengawasan pangan. Fungsi pengawasan HET/HPP sebaiknya melibatkan lembaga lintas kementerian seperti Kemendag, KPPU, dan BPKP.

Dengan begitu, kredibilitas penegakan sanksi tidak dipertanyakan publik.

Pendekatan berbasis data dan audit independen ini sejalan dengan prinsip ESG dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Tanpa itu, setiap kebijakan pangan yang diambil akan selalu dibayangi pertanyaan soal netralitas.

Publik menuntut kejelasan: mengapa transaksi miliaran triliun oleh perusahaan afiliasi menteri aktif tidak diumumkan melalui mekanisme keterbukaan yang jelas.

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah data ini benar-benar menjadi emas bagi tata kelola, atau justru menjadi beban kepercayaan publik.

[STRATEGI SOLUSI]

Persoalan tata kelola dan transparansi transaksi afiliasi menuntut pembenahan sistemik, bukan sekadar klarifikasi di media.

BERNAS menyediakan jalur pendampingan bagi pelaku usaha dan profesional yang ingin membangun kerangka bisnis yang tahan scrutiny.

Melalui Consulting Business Plan, tim BERNAS membantu menyusun business plan dan roadmap transformasi digital berbasis AI — mulai dari diagnosa peluang, rekomendasi tools dan sistem, hingga rencana eksekusi yang terukur.

Untuk korporasi yang ingin memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, Adolo menawarkan pendekatan Business Model Automation 5.0 secara bertahap.

Bagi pelaku UMKM yang ingin memperkuat tata kelola keuangan dan operasional, 101 eBook UMKM dari UNMAHA menyediakan panduan interaktif mulai Rp60 ribu per buku.

Sementara itu, JasaPromo.id membantu UMKM membangun kehadiran digital yang kredibel.

Untuk kebutuhan penguatan kapasitas tim, Training NLP + Vibecoding + AI menghadirkan cohort praktik langsung dengan studi kasus nyata dari ekosistem sendiri.

Tata kelola yang baik dimulai dari data yang jujur dan sistem yang transparan. BERNAS mengajak pelaku usaha membangun fondasi itu bersama.