Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan BUMD PT Migas Kota Bekasi.
Pemeriksaan terkait kerja sama operasi antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009-2024 yang diduga menyimpang dari aturan perizinan.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan Tri Adhianto diperiksa di Gedung Bundar sebagai saksi dan menyebut pelanggaran mekanisme izin yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2 triliun.
"Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik gedung bundar pagi sekitar jam 10-an," ujar Anang Supriatna, dikutip dari laporan DetikNews. Kerugian Negara Ditaksir Rp 2 Triliun
Anang mengungkapkan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan KSO tersebut. Perusahaan mitra yang terlibat disebut baru dibentuk, sementara sejumlah izin tidak dilalui sebagaimana mestinya.
"Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," kata Anang.
Penyidik juga menyoroti absennya keterlibatan Kementerian ESDM dalam proses perizinan. Padahal, sektor hulu migas menuntut persetujuan kementerian teknis sebagai syarat kerja sama daerah.
"Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini (untung) malah kerugian, akhirnya defisit," ujarnya.
Dari penyimpangan itu, penyidik menaksir kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp 2 triliun. Kerugian tidak hanya membebani perusda, tetapi juga Pertamina sebagai mitra kerja sama.
"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan," kata Anang.
Status Hukum Masih Menunggu Pengumuman Resmi
Hingga pemeriksaan dijadwalkan, Kejaksaan Agung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara ini. Tri Adhianto masih berstatus saksi dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap atas dugaan keterlibatannya.
Publik dan media nasional menyoroti pemeriksaan ini sebagai ujian transparansi tata kelola BUMD daerah.
Perhatian utama tertuju pada potensi pengembangan status hukum, mengingat nilai kerugian yang ditaksir mencapai triliunan rupiah dan melibatkan BUMD daerah serta Pertamina.
Kasus ini juga mencuat di tengah sorotan terhadap tata kelola perusahaan daerah di sektor energi.
Bagi warga Kota Bekasi, dampak yang paling dirasakan adalah potensi pembebanan anggaran daerah akibat defisit BUMD, hilangnya potensi pendapatan asli daerah dari pengelolaan sumur migas, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Beban Fiskal dan Risiko Kemitraan Daerah
Dari kacamata fiskal, kerugian yang ditaksir sekitar Rp 2 triliun berpotensi menekan ruang anggaran Kota Bekasi.
Pendapatan asli daerah dari sektor migas yang seharusnya menjadi sumber penerimaan justru berbalik menjadi beban.
Bagi Pertamina, KSO yang defisit menambah kerugian korporasi dan memperbesar risiko reputasi dalam bermitra dengan BUMD daerah.
Kasus ini dapat memperlambat rencana kerja sama daerah di sektor migas dan meningkatkan kehati-hatian mitra swasta serta BUMN.
Risiko tata kelola BUMD daerah di sektor energi hulu migas menjadi pelajaran penting.
Mekanisme persetujuan DPRD dan konsultasi kementerian teknis seharusnya menjadi syarat wajib sebelum kerja sama dijalankan, bukan prosedur yang bisa dilewati.
Jalan Keluar: Audit Independen dan Digitalisasi Risiko
BERNAS mendorong tiga langkah konkret untuk mencegah pengulangan. Pertama, transparansi tata kelola BUMD melalui audit independen dan publikasi laporan KSO PT Migas Kota Bekasi-Pertamina EP.
Kedua, penguatan mekanisme persetujuan DPRD dan konsultasi kementerian teknis sebagai syarat wajib kerja sama daerah di sektor migas.
Ketiga, digitalisasi manajemen risiko dan pengadaan BUMD berbasis data agar potensi defisit terdeteksi dini.
Pendekatan ini memadukan kepatuhan hukum, tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, dan perlindungan aset publik. Tanpa itu, kerja sama daerah di sektor strategis akan terus menjadi titik rawan kerugian negara.
Proses hukum di Kejaksaan Agung perlu dihormati dengan asas praduga tak bersalah.
Namun publik berhak menuntut kepastian: seberapa jauh penyimpangan mekanisme KSO berlangsung, dan siapa yang bertanggung jawab atas defisit yang membebani anggaran daerah.
STRATEGI SOLUSI
