BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

DPR Minta Kemenag Segera Sosialisasi Logo Halal yang Baru

Minggu, 13 Maret 2022 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 12 Maret 2022.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mensosialisasikan logo Label Halal Indonesia. Logo itu sebagai pengganti logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, karena sosialisasi perlu dilakukan setelah logo halal baru tersebut diinterpretasikan dan dimaknai berbeda-beda oleh sejumlah pihak.

Ia juga mengatakan penerbitan logo halal menjadi amanat dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana BPJPH Kemenag diwajibkan membuat logo halal yang berlaku secara nasional. “Perlu disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas soal logo tersebut,” kata Ace kepada awak media, Minggu (13/3/2022).

Baca Juga Kemenag Sebut 11 Persen Dosen PTKN Belum Moderat

Menurut Ace, hal yang terpenting adalah tulisan Arab di logo baru mengandung kata halal. Ia menyebut jenis tulisan itu dalam kaligrafi Arab termasuk dalam kategori khat kufi. “Cara memaknai tulisan Arab di logo baru itu bergantung cara pandang masing-masing orang,” katanya.

Namun, ia meyakini, pembuat logo ini menggunakan huruf Arab halal dengan sudah mengadaptasi kearifan lokal yang dimiliki budaya bangsa Indonesia.

“Bagi orang yang terbiasa membaca huruf Arab dgn berbagai jenisnya, tentu akan mudah utk membacanya bahwa itu huruf Arab yang artinya halal.

Tetapi bagi yang tak terbiasa membaca arab, pasti masih teramat asing,” terang politikus Partai Golkar itu.

Baca Juga Kemenag Sebut Bubarkan MUI Terlalu Berlebihan

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan logo halal yang dikeluarkan oleh MUI tidak akan berlaku lagi dan diganti secara bertahap di hari mendatang. Sertifikasi halal nantinya hanya dilakukan oleh pemerintah, bukan organisasi kemasyarakatan (ormas) lagi.

“Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan undang-undang diselenggarakan pemerintah, bukan lagi ormas,” kata Yaqut lewat akun Instagram miliknya, @gusyaqut, Sabtu (12/3/2022).

Ia menegaskan, BPJPH Kemenag telah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional.

Diketahui, logo halal baru diterbitkan lewat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. (jat)

Tag:#logo halal#kemenag#dpr#sosialisasi halal#sertifikasi halal

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan