BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Tjahjo Sayangkan Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda, Kenapa?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Mendagri untuk mencabut perda...

Kamis, 6 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 5 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Dalam Negeri Tjahajo Kumolo menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Mendagri untuk mencabut peraturan daerah (perda).

“Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perda yang jelas-jelas menghambat investasi,” ujar Mendagri Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (6/4/17).

Ia mengungkapkan pembatalan perda merupakan domain executive review. Perda adalah produk dari pemerintah daerah antara kepala daerah dan DPRD. Penghilangan kewenangan mendagri dalam mencabut Perda akan berimplikasi pada program pemerintah.

Diantaranya, program deregulasi untuk investasi secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah akan terhambat.

“Masih banyak Perda yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperpanjang birokrasi perizinan investasi, lokal, nasional, international,” tambah Tjahjo.

Baca Juga Jokowi: Jangan Buat Aturan Baru yang Nambah Ruwet

Putusan MK keluar atas uji materi yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan pihak terkait.

Pemohon meminta agar peraturan terkait pembatalan perda yang terdapat dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibatalkan oleh MK.

“Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa '..pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat', Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” demikian bunyi putusan yang diterbitkan oleh MK.

Oleh karenanya, Kemendagri akan mengajak Asosiasi Kepala Daerah Kabupaten khususnya untuk mencari jalan keluar terkait masalah ini.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan