JAKARTA, BERNAS.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemulangan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Filipina secara resmi mengajukan permohonan.
“Saya beberapa hari lalu menerima permohonan dari Menteri Kehakiman Filipina terkait pemulangan Mary Jane. Hal ini juga sudah dibahas dengan Dubes Filipina di Jakarta, Gina Gamoralin,” ujar Yusril pada Rabu (20/11/2024).
Baca Juga : Inilah Jumlah Kasus Narkoba Yang Diungkap BNNP DIY Sepanjang 2022
Yusril menjelaskan bahwa pemulangan narapidana ke negara asal bisa dilakukan dengan syarat pemerintah negara asal mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia.
Selain itu, biaya pemulangan dan pengamanan menjadi tanggung jawab negara asal.
“Setelah kembali ke negaranya, pembinaan terhadap napi menjadi kewenangan pemerintah negara tersebut. Termasuk pemberian remisi, grasi, atau pengurangan hukuman lainnya,” tambahnya.
Yusril juga mengatakan hukuman Mary Jane dapat berubah setelah ia tiba di Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. berpeluang memberikan grasi atau mengganti hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, mengingat hukuman mati telah dihapuskan di Filipina.
Baca Juga : Jaksa Agung Pastikan Akan Eksekusi 274 Terpidana Mati
“Dalam kasus Mary Jane, sangat mungkin Presiden Marcos akan mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup,” jelas Yusril.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas keputusan ini.
Menurut Marcos, pemulangan Mary Jane merupakan hasil dari diplomasi panjang selama lebih dari satu dekade.
“Ini adalah bukti kerja sama yang mendalam antara Indonesia dan Filipina, yang berkomitmen pada keadilan dan kasih sayang,” ungkap Marcos.
Marcos menegaskan bahwa Filipina akan menghormati putusan hukum Indonesia dan menyambut Mary Jane untuk menjalani sisa hukuman di tanah air. Keputusan ini menunjukkan hubungan erat kedua negara dalam menyelesaikan isu hukum dan diplomasi yang kompleks. (DID)