SLEMAN, BERNAS.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman memprediksi tiga potensi pelanggaran dalam Pemilu 2024 di wilayahnya. Yaitu, politik uang, politik identitas, dan politik SARA berupa kabar bohong dan ujaran kebencian.
Bawaslu Sleman pun memulai berbagai antisipasi untuk meminimalisir potensi ancaman yang dapat menganggu jalannya pemilu. Salah satunya menggandeng tokoh-tokoh masyarakat.
Baca Juga: Lurah Aktif Caturtunggal Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Tanah Kas Desa
Ketua Bawaslu Sleman, Muhammad Abdul Karim Mustofa mengatakan pihaknya mulai melakukan pencegahan dini dengan menggandeng tokoh masyarakat, ormas, dan media massa untuk mengkampanyekan pemilu yang jujur dan adil.
“Potensi pelanggaran di Sleman semuanya memungkinkan karena itu kami terus memberikan edukasi sejak dini tentang rule of the game (peraturan) Pemilu kepada partai politik dan masyarakat,” ujar Karim seusai membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Rabu (9/8/2023).
Menurut Karim, tiga potensi pelanggaran Pemilu 2024 memang menjadi perhatian, terlebih pelanggaran berupa ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang mudah disebarkan melalui media sosial.
Dua pelanggaran ini muncul pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Satpol PP DIY Segel Perumahan Tak Berizin Di Maguwoharjo
Sebagai upaya antisipatif, Karim menyatakan, Bawaslu RI telah membentuk gugus tugas dengan pihak-pihak terkait seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan Perludem. Selain itu, lembaga tersebut juga membentuk kerja sama dengan kepolisian dan kementerian komunikasi untuk mencegah hoax dan ujaran kebencian.
“Kepolisian juga terlibat karena hoax dan ujaran kebencian masuk UU ITE, kemudian kominfo bisa membantu memastikan apakah ini hoax atau tidak,” tukasnya. (jat)