JUMADI: Terobosan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Pangkas Birokrasi Layanan Publik Kebudayaan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Mengurus administrasi kebudayaan dan pelestarian cagar budaya tak jarang dianggap masyarakat rumit dan memakan waktu lama. Namun, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta kini menghadirkan terobosan yang membuat proses tersebut jauh lebih sederhana dan cepat. Melalui inovasi bernama Jumat Layanan Jadi (JUMADI), masyarakat dapat menyelesaikan berbagai urusan administrasi kebudayaan dengan lebih praktis tanpa harus terjebak dalam birokrasi yang berbelit.

Inovasi ini menjadi salah satu bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta di Science Theater, Taman Pintar Yogyakarta, pada Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meninjau, mengevaluasi, sekaligus menyempurnakan standar pelayanan yang selama ini diterapkan kepada publik.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kinerja pemerintah dan harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, aturan pelestarian budaya tidak boleh menjadi penghalang bagi warga yang ingin berpartisipasi dalam menjaga warisan budaya maupun mengurus kepemilikan dan izin bangunan di kawasan cagar budaya.

"Penyelenggaraan pelayanan publik harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar semakin mudah diakses serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan, baik dalam penyusunan maupun perbaikan standar pelayanan," ujar Yetti saat membuka forum tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Dinas Kebudayaan memiliki tugas utama melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

Tugas ini tidak hanya diwujudkan melalui program-program pelestarian budaya semata, tetapi juga melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Di sinilah JUMADI hadir sebagai jawaban atas keluhan masyarakat terkait proses administrasi yang dirasa terlalu lama.

JUMADI menyederhanakan dan mempercepat dua layanan utama, yaitu pendaftaran dan penerbitan Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb), serta pelayanan rekomendasi kebudayaan. NIKeb sendiri merupakan nomor identitas resmi yang membuktikan bahwa sebuah sanggar, komunitas, atau lembaga budaya telah terdaftar secara sah di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Sementara itu, rekomendasi kebudayaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal atau memiliki bangunan di kawasan cagar budaya, khususnya terkait penilaian gaya arsitektur bangunan serta fasilitasi pengecualian kewajiban AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan rekomendasi kebudayaan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di tiga kawasan cagar budaya Kota Yogyakarta, yaitu Kawasan Cagar Budaya Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru. Proses pelayanan JUMADI pun telah terintegrasi dengan sistem digital Jogja Smart Service, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan pengajuan secara daring tanpa harus berulang kali datang ke kantor dinas.

"Dinas Kebudayaan ingin memastikan bahwa ketentuan pelestarian kebudayaan dan cagar budaya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat. Sebaliknya, pelayanan yang baik justru diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi ketentuan hukum sekaligus ikut menjaga warisan budaya yang menjadi identitas bersama Kota Yogyakarta," tambah Yetti.

Selain mengevaluasi kinerja layanan JUMADI, forum konsultasi publik ini juga membahas secara mendalam rancangan Standar Pelayanan Publik untuk layanan fasilitasi pengecualian AMDAL di kawasan cagar budaya.

Pembahasan mencakup prosedur operasional pelestarian cagar budaya, panduan teknis tata ruang yang selaras dengan karakteristik kawasan bersejarah, serta upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan warisan budaya secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh enam unsur pemangku kepentingan, yaitu penyelenggara layanan, pengguna layanan, instansi terkait, ahli dan praktisi, organisasi masyarakat, serta awak media massa. Secara spesifik hadir pula perwakilan perangkat daerah, Mantri Pamong Praja, para lurah, anggota Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dewan Warisan Budaya Kota Yogyakarta, Tim Ahli Cagar Budaya, perwakilan Ikatan Arsitek Indonesia, Forum Rintisan Kelurahan Budaya, serta para pengurus lembaga budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan.

Melalui forum ini, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berharap masukan, kritik, dan saran yang konstruktif terus mengalir guna menyempurnakan berbagai rancangan standar pelayanan di masa mendatang. Seluruh hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh para unsur yang hadir, sebuah komitmen tertulis bahwa perbaikan layanan publik kebudayaan di Kota Yogyakarta akan terus dilakukan demi kenyamanan masyarakat dan kelestarian warisan budaya bangsa. (mar)

Berita Terkait:

• Dari Jogging hingga Brunch, Kitchenette Family Fun Jog & Brunch Rayakan Kebersamaan Keluarga di Yogyakarta
• Kawal Honor Guru, Komisi D DPRD Jogja Gelar Pembahasan Ulang Anggaran
• Ingkung Grobog: Hadirkan Kelezatan Ayam Lodho Khas Tulungagung di Yogyakarta
• Ahmad Fauzan Pertahankan Piala Bergilir, Sayembara Macapat Pakualaman Cup ke-14 Diikuti 180 Peserta
• Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tertib dan Damai, Situasi Yogyakarta Tetap Aman dan Nyaman