Kemenko Pangan Gandeng Perusahaan Atasi Karhutla Kalteng di Empat Lokasi

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggandeng perusahaan tambang, kelapa sawit, dan kehutanan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan empat lokasi penanganan direncanakan, dengan dua sudah berjalan dan dua lainnya segera dikerjakan.

Langkah ini menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Fokus penanganan mencakup empat provinsi rawan yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua Selatan.

Di Kalimantan Tengah instalasi utama berada di Palangka Raya. Pemerintah menargetkan tiga poligon utama yang dikerjakan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Tiga poligon itu adalah Talawang Raya dengan luas sekitar 362 hektare, serta kawasan Sabaru, Sebangau, Barikin, dan Buluh Merindu seluas sekitar 302 hektare.

Kawasan-kawasan inilah yang disebut berkontribusi terhadap munculnya asap di kota Palangka Raya.

Selain poligon, pemerintah menyiapkan penanganan koridor Pulang Pisau hingga Jembatan Tumbang Nusa sepanjang sekitar 12 kilometer dengan menggandeng Indonesia Mining Association (IMA).

Satu lokasi tambahan juga diusulkan Wakil Bupati Kapuas di sisi timur-tenggara Palangka Raya.

Akar masalahnya adalah kondisi gambut yang sudah rusak parah. Hanif menyebut penanganan hanya bisa dilakukan dengan membasahi lahan secara terus-menerus tanpa jeda.

"Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi.

Tidak boleh ada jeda pembasahan," kata Hanif, dikutip CNN Indonesia.

Beban Pembiayaan yang Tidak Bisa Ditanggung Sendiri

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterbatasan infrastruktur tata air serta kebutuhan pembiayaan dan peralatan menjadi alasan utama pelibatan dunia usaha.

Rapat penanggulangan karhutla Kalteng di Jakarta Barat pada Jumat, 6 November 2026, mempertemukan pemerintah dengan perwakilan sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Forum Kepala Teknik Tambang turut masuk dalam skema kolaborasi.

Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pengendali air di Sungai Kahayan. Tujuannya menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan rawan agar kelembapan gambut tetap terjaga.

"Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan yang rawan karhutla, sehingga kondisi kelembapan lahan gambut tetap terjaga," pungkas Hanif.

Skala persoalan tidak kecil. Di Kalimantan Selatan saja, penanganan mencakup lahan sekitar 13 ribu hektare. Angka itu menunjukkan betapa luasnya area yang harus dijaga kelembapannya di empat provinsi fokus.

Dampak bagi Warga dan Dunia Usaha

Bagi warga Palangka Raya dan sekitarnya, asap bukan sekadar gangguan pandangan. Kualitas udara memburuk, aktivitas harian terganggu, mobilitas terhambat, dan risiko gangguan kesehatan meningkat.

Ketergantungan pada pembasahan berkelanjutan membuat risiko asap berulang bila kolaborasi dan infrastruktur air tidak berjalan konsisten. Warga di kawasan rawan menanggung beban kesehatan dan ekonomi secara berulang.

Dari sisi usaha, perusahaan sawit, kehutanan, dan tambang kini memikul tanggung jawab tambahan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Beban operasional dan tata kelola lingkungan meningkat.

Namun ada sisi lain. Keterlibatan IMA dan Forum Kepala Teknik Tambang membuka peluang pembiayaan bersama dan pemanfaatan kapasitas teknis korporasi.

Bila karhutla tidak terkendali, risiko reputasi dan tekanan kepatuhan lingkungan akan membesar.

Gangguan asap juga berpotensi menekan produktivitas, logistik, dan aktivitas usaha di kawasan terdampak.

Pembangunan intake di Sungai Kahayan menjadi prasyarat jangka menengah untuk menjaga kelembapan gambut.

Persoalan karhutla sendiri bukan hal baru bagi Kalimantan, seperti tercatat dalam laporan tentang kabut asap karhutla yang melumpuhkan 2.021 penerbangan dan 16 bandara Papua terdampak.

Tata Kelola Air Gambut yang Terukur

BERNAS merekomendasikan pendekatan tata kelola air gambut terintegrasi. Pertama, mempercepat pembangunan intake di Sungai Kahayan dengan skema pembiayaan bersama pemerintah, IMA, GAPKI, dan APHI yang diaudit transparan.

Kedua, menerapkan sistem pemantauan kelembapan gambut berbasis sensor dan citra satelit. Ini memastikan pembasahan tanpa jeda benar-benar terukur, bukan sekadar klaim.

Ketiga, menetapkan target kinerja pemadaman dan pembasahan per poligon: Talawang Raya, Sabaru, Sebangau, Barikin, Buluh Merindu, dan koridor Pulang Pisau-Tumbang Nusa. Pelaporan publik perlu dilakukan berkala.

Keempat, memperkuat koordinasi Pemprov Kalteng, BPBD, Polri, dan Forum Kepala Teknik Tambang melalui protokol tanggap darurat terpadu.

Kelima, menyiapkan skema insentif bagi unit usaha yang berkontribusi nyata pada pencegahan karhutla.

Tantangan bagi Pemerintah dan Korporasi

Pertanyaannya kini: apakah kolaborasi ini akan berhenti sebagai seremoni rapat, atau benar-benar menjadi mesin pembasahan gambut yang bekerja tanpa jeda?

Pemerintah telah mematok target lokasi yang jelas. Korporasi telah diminta masuk. Yang belum terlihat adalah mekanisme audit dan pelaporan publik atas pembiayaan bersama tersebut.

Tanpa transparansi, kolaborasi lintas sektor berisiko menjadi beban baru tanpa hasil terukur. Warga Palangka Raya berhak tahu apakah gambut di sekitar mereka benar-benar basah, atau hanya basah dalam laporan.

Karhutla di Kalteng juga menyangkut keberlanjutan sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Bila asap berulang, produktivitas dan logistik tertekan, dan reputasi daerah sebagai tujuan investasi ikut terganggu.

Sejarah penanganan karhutla di Kalimantan menunjukkan pola musiman yang sulit diputus. Pendekatan teknis seperti sumur bor dan sekat kanal sudah lama dikenal.

Yang sering absen adalah konsistensi perawatan setelah musim kering berlalu.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada rapat 6 November 2026, melainkan pada bulan-bulan setelahnya. Apakah pembasahan berjalan tanpa jeda, atau kembali terputus ketika perhatian publik berpindah.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi pelaku usaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang ingin menyusun rencana tanggap karhutla yang terukur dan teraudit, BERNAS menyediakan Consulting Business Plan untuk mendiagnosa peluang, merekomendasikan sistem, hingga menyusun roadmap eksekusi yang terukur.

Perusahaan yang ingin mengotomatiskan pemantauan operasional dan pelaporan lingkungan dapat mempertimbangkan Adolo, yang memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Untuk tim yang perlu membangun sistem pelaporan dan dasbor pemantauan internal, Koding.Studio menyediakan pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan, termasuk sistem enterprise yang dikerjakan mahasiswa magang industri.

Ingin memperkuat kapasitas tim dalam mengolah data lingkungan menjadi keputusan?

Program Training NLP + Vibecoding + AI dari BERNAS mengajak peserta mempraktikkan sistem nyata dari ekosistem sendiri sebagai studi kasus hidup.