BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

EKONOMI

Survei Kyodo: 71,7 Persen Warga Jepang Khawatir Fiskal Negara Memburuk

Kekhawatiran publik Jepang terhadap kesehatan fiskal mencapai 71,7 persen menyusul kebijakan pemotongan pajak konsumsi bahan makanan. Tingkat persetujuan t

Minggu, 23 Agustus 2026 20:41 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Kekhawatiran publik Jepang terhadap kesehatan fiskal mencapai 71,7 persen menyusul kebijakan pemotongan pajak konsumsi bahan makanan."

🗓️ Dipublikasikan pada 23 Agustus 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita ekonomi terbaru →

Tokyo, Bernas.id — [LAPORAN KHUSUS] Gelombang kekhawatiran menyelimuti publik Jepang.

Berdasarkan jajak pendapat terbaru Kyodo News yang dirilis akhir pekan lalu, sebanyak 71,7 persen responden mengaku khawatir atau memiliki 'beberapa kekhawatiran' terhadap memburuknya kesehatan fiskal negara.

Angka ini muncul setelah pemerintah memutuskan menurunkan pajak konsumsi bahan makanan dari 8 persen menjadi 1 persen, sebuah langkah populis yang berpotensi memperlebar defisit anggaran di tengah kondisi fiskal yang sudah menjadi yang terburuk di antara negara maju.

Kebijakan ini diambil untuk meredam inflasi yang dipicu pelemahan yen dan ketegangan Timur Tengah.

Namun, data menunjukkan dorongan pengeluaran fiskal agresif oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi justru memicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang dan pelemahan nilai tukar yen.

Alhasil, tingkat persetujuan terhadap kabinet turun 3,5 poin persentase menjadi 50,2 persen, level terendah sejak ia menjabat tahun lalu.

Erosi Kepercayaan Publik yang Mencengangkan

Lebih jauh, survei yang dilakukan melalui telepon pada Sabtu dan Minggu ini mengungkapkan tingkat ketidaksetujuan terhadap kabinet naik tipis 0,2 poin menjadi 33,9 persen.

Yang lebih memprihatinkan, 73,8 persen responden menolak pengangkatan anggota parlemen yang terkait skandal penggelapan dana ke posisi kunci.

Ini bukan sekadar angka; ini adalah sinyal erosi kepercayaan publik terhadap integritas dan arah kebijakan pemerintah.

Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) setelah kemenangan pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Februari lalu, kini menghadapi tekanan multidimensi.

Dukungan terhadap LDP sendiri turun dari 35,9 persen pada Juli menjadi 34,9 persen.

Sementara itu, perdebatan publik juga memanas seputar isu sejarah dan simbolisme perang, memperlihatkan polarisasi opini masyarakat.

Polemik kunjungan simbolis ke Kuil Yasukuni memecah opini publik, dengan 44 persen mendukung bahasa tubuh Takaichi, 26,7 persen menilai ia seharusnya berkunjung langsung, dan 22,1 persen menilai ia seharusnya tidak melakukan pemujaan sama sekali.

Lingkaran Setan Ekonomi Jepang

Akar masalahnya adalah kebijakan fiskal yang tidak menentu. Di satu sisi, pemotongan pajak konsumsi bertujuan meredam inflasi yang memberatkan rumah tangga.

Di sisi lain, langkah ini dikhawatirkan memperbesar defisit anggaran di saat imbal hasil obligasi pemerintah sudah meningkat.

Pelemahan yen memperparah inflasi impor, sementara pengeluaran fiskal agresif untuk sektor strategis belum terbukti mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Dampaknya terhadap pasar obligasi Jepang patut dicermati. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah membebani biaya utang negara yang sudah sangat tinggi.

Ketidakpastian kebijakan juga berpotensi menunda investasi swasta dan mengurangi daya saing ekonomi Jepang di kancah global.

Ini menjadi preseden buruk bagi negara-negara dengan rasio utang tinggi, termasuk Indonesia. Pelajaran Berharga bagi Indonesia

Meski konteksnya berbeda, Indonesia dapat memetik pelajaran penting dari gejolak fiskal Jepang ini.

Disiplin fiskal dengan rasio utang terkendali dan fokus pada belanja produktif menjadi kunci utama.

Komunikasi publik yang efektif tentang kebijakan fiskal juga krusial untuk mencegah erosi kepercayaan serupa.

Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan populis dibarengi dengan peta jalan konsolidasi fiskal yang jelas dan transparan.

Kebijakan penurunan pajak perlu dibatasi waktunya dan dievaluasi berkala.

Penguatan tata kelola dan transparansi dalam penempatan pejabat publik sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Tanpa langkah ini, Jepang berisiko terperosok lebih dalam ke dalam ketidakstabilan ekonomi. Strategi Solusi

Menghadapi ketidakpastian global yang dipicu gejolak fiskal negara maju, korporasi dan pelaku bisnis di Indonesia perlu memperkuat fundamental dan efisiensi operasional.

Adopsi teknologi dan otomatisasi menjadi keniscayaan untuk menjaga daya saing.

Adolo dapat membantu memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu untuk meningkatkan efisiensi.

Sementara itu, Agenc1st menawarkan solusi agency end-to-end untuk eskalasi brand dan pertumbuhan bisnis di tengah pasar yang fluktuatif.

Untuk analisis data pasar yang lebih tajam, OmniClaw dapat menjadi mesin konten dan akuisisi data berbasis AI untuk mengisi pipeline pemasaran Anda.

Tag:#ekonomi#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“Survei Kyodo: 71,7 Persen Warga Jepang Khawatir Fiskal Negara Memburuk”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita EkonomiPilar Bisnis