Insiden di Halte Kampung Melayu
Insiden penurunan paksa penumpang TransJakarta yang viral di media sosial memicu polemik publik. Peristiwa yang terjadi pada Senin (3/8/2026) di Halte Kampung Melayu, Jakarta Timur, dinilai sebagian pihak tidak etis meski dilakukan dengan alasan menjaga kenyamanan penumpang lain.
Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani, menyatakan petugas bertindak setelah menerima laporan adanya penumpang dengan bau badan menyengat. “Petugas sudah melakukan pendekatan persuasif hingga yang bersangkutan bersedia turun,” ujarnya.
Kritik terhadap Penanganan
Namun, langkah tersebut tetap menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai cara penanganan itu berpotensi melanggar aspek etika pelayanan publik. “Menurunkan penumpang di ruang publik dengan alasan kondisi pribadi berisiko mempermalukan dan menyentuh martabat manusia. Ini harus dievaluasi,” kata Sugiyanto.
Ia mendorong adanya investigasi independen agar peristiwa serupa tidak terulang. “Tidak cukup hanya klarifikasi internal. Perlu tim yang memeriksa secara objektif, termasuk kemungkinan pelanggaran prosedur,” ujarnya.
Dorongan Evaluasi Direksi
Di tengah polemik tersebut, Sugiyanto juga menyoroti kinerja manajemen TransJakarta secara keseluruhan. Ia menilai rangkaian insiden dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap direksi. “Rentetan kecelakaan, polemik pelayanan, hingga isu aktivitas direksi di luar daerah menjadi akumulasi yang layak dievaluasi. Ini soal kepemimpinan dan tata kelola,” katanya.
TransJakarta sebagai BUMD menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta dengan jutaan pelanggan. Karena itu, aspek keselamatan, pelayanan, dan akuntabilitas dinilai tidak bisa ditawar.
Sugiyanto menegaskan, Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi hingga mengganti direksi jika diperlukan. “Kalau hasil evaluasi menunjukkan ada kelemahan kepemimpinan atau tata kelola, pergantian direksi adalah langkah yang sah,” ujarnya.
Isu Keberangkatan Direksi ke Bali
Selain itu, ia juga menyinggung pemberitaan terkait keberangkatan sejumlah direksi TransJakarta ke Bali untuk kegiatan padel. Menurutnya, isu tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. “Kalau benar, publik berhak tahu urgensinya. Kalau tidak benar, manajemen juga wajib klarifikasi. Transparansi itu kunci menjaga kepercayaan,” kata Sugiyanto.
Ia menambahkan, evaluasi bukan bertujuan menghukum individu, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. “Yang utama adalah memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pelayanan TransJakarta semakin baik,” katanya.