YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pemenuhan hak-hak para pejuang bangsa kembali ditegaskan sekaligus diperkuat melalui Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga dan Pemangku Kepentingan untuk Kesejahteraan Veteran Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026, di The Jogja Hotel & Conference Center, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah konkret memastikan tidak ada satu pun veteran yang tertinggal dalam menikmati hak yang dijamin negara.
Rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Pusat Veteran, Badan Cadangan Nasional, Kementerian Pertahanan RI ini difokuskan pada penyamaan persepsi seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga instansi teknis, agar pelayanan dan pemberian hak berjalan tepat sasaran.
Perlindungan Veteran Adalah Kewajiban Negara
Kepala Pusat Veteran (Kapusvet) Bacadnas Kemhan RI, Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, memimpin langsung kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap veteran bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan kewajiban negara yang diatur secara tegas dalam undang-undang.
“Kegiatan ini kami laksanakan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak, agar tidak ada lagi keraguan dalam memberikan hak-hak yang telah diatur negara,” ujar Brigjen Asep dihadapan peserta.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2016, setiap veteran berhak atas sejumlah fasilitas, mulai dari keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlindungan hukum, akses permodalan UMKM, keringanan iuran dan pelayanan BPJS Kesehatan, hingga hak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN).
Klarifikasi Hak Pemakaman
Salah satu kesalahpahaman yang kerap muncul di daerah adalah soal aturan pemakaman. Brigjen Asep memperjelas bahwa seluruh kategori veteran berhak dimakamkan di TMPN, tanpa terkecuali.
Hal ini mencakup Veteran Pejuang Kemerdekaan, peserta operasi Tri Kora, Dwi Kora, Seroja, hingga veteran misi perdamaian luar negeri.
“Khusus penerima Bintang Gerilya berhak dimakamkan di TMPN Utama Kalibata. Seluruh veteran lainnya berhak dimakamkan di TMPN daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia menambahkan, masih banyak unsur pemerintah daerah yang belum memahami ketentuan ini dengan benar, sehingga sosialisasi menjadi sangat penting.
Kondisi Veteran di DIY
Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, saat ini tercatat 440 orang veteran yang masih hidup.
Angka ini terus menurun seiring berjalannya waktu, dengan rata-rata usia penerima manfaat kini di atas 75 tahun.
Ketua DPD Legium Veteran RI (LVRI) DIY, Brigjen TNI (Purn) B Sigit Irianto, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat.
“Atas nama keluarga besar LVRI DIY, ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian khusus dari Pusat Veteran,” ujar Sigit.
Ia melaporkan bahwa penyaluran hak kesejahteraan melalui PT Taspen berjalan lancar tanpa kendala. Meski jumlah penerima terus berkurang, Sigit memastikan seluruh data administrasi tersusun rapi dan lengkap.
“Alhamdulillah, data kami sudah lengkap,” tambahnya.
Harapan Perbaikan Sistem
Rakor ini diharapkan menjadi titik tolak perbaikan sistem pendaftaran, penyederhanaan layanan administrasi, serta pemenuhan hak yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.
Brigjen Asep menekankan, bahwa tugas negara belum selesai selama masih ada pejuang bangsa yang belum menerima hak-haknya.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan agar mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan, memperkuat basis data veteran, serta memastikan seluruh hak tersalurkan dengan baik.
Makna Strategis
Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum teknis, tetapi juga simbol komitmen negara dalam menghargai jasa para pejuang.
Veteran dianggap sebagai saksi sejarah sekaligus teladan pengabdian, sehingga kesejahteraan mereka menjadi bagian dari tanggung jawab moral bangsa.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan maupun kesalahpahaman di tingkat daerah mengenai hak-hak veteran.
Sosialisasi yang lebih masif, sistem pendaftaran yang lebih sederhana, serta koordinasi yang lebih solid diyakini akan mempercepat pemenuhan hak-hak tersebut.
Sebagaimana ditegaskan Brigjen Asep, “Selama masih ada pejuang bangsa yang belum menerima haknya, tugas negara belum selesai.”
Berita Terkait:
- Peringati Serbuan Kotabaru, Puluhan Orang Jalan-Jalan dan Bikin Sketsa
- KAI Daop 6 Imbau Penumpang Stasiun Yogyakarta Datang Lebih Awal
- Pakar Budaya Jawa Kuna Romo Manu Meninggal Dunia
- Studi 93 Negara: Negara Banyak Kucing Cenderung Lebih Bahagia
- Namu Balai Kota Dibuka, Pramono: Balai Kota untuk Warga Jakarta



