PWI-GAPKI Perkuat Sinergi Informasi Industri Sawit untuk Kedaulatan Ekonomi Indonesia

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Melalui sinergi pers, pemberitaan industri kelapa sawit perlu diperkuat untuk menghadirkan informasi yang berimbang, edukatif, berbasis data, sekaligus mendorong tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. Komitmen ini mengemuka dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema “Sinergi Pers-Industri Sawit untuk Kedaulatan, Keadilan dan Kemakmuran Indonesia” di Hotel Loman, Yogyakarta.

Workshop menghadirkan Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, Ketua PWI DIY Hudono, serta Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edy Martono. Sejumlah narasumber kompeten juga hadir, antara lain pakar hukum ekonomi Universitas Jember Prof.

Dr. Ermanto Fahamsyah, pakar ekonomi INDEF Prof. Dr.

Bustanul Arifin, dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Dr. Agus Sudibyo.

Pemahaman Komprehensif Industri Sawit

Ketua PWI DIY Hudono mengatakan kegiatan workshop menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman wartawan terhadap industri kelapa sawit secara lebih komprehensif. Meskipun Yogyakarta tidak memiliki perkebunan sawit, berbagai isu mengenai sawit telah menjadi perhatian publik karena Yogyakarta merupakan salah satu pusat informasi dan pendidikan.

“Isu sawit ini memang sangat sensitif.

Namun dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang terus kita tegakkan, pemberitaan tentang sawit akan berimbang, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Hudono.

Ia menilai wartawan perlu memahami persoalan sawit tidak secara parsial, melainkan dari berbagai aspek, mulai budidaya, kebijakan, hukum, pengolahan, perdagangan, hingga ekspor. Menurutnya, pemahaman yang utuh akan membantu media menghasilkan pemberitaan yang tidak terjebak pada isu secara sepotong-sepotong.

“Kalau wartawannya tidak bisa menulis tentang sawit, tentu masyarakat juga akan bingung. Inilah momentum yang sangat bagus melalui workshop tentang jurnalisme sawit,” ucap Hudono.

Hudono berharap kolaborasi PWI dan GAPKI tidak berhenti pada kegiatan workshop, tetapi terus berkembang dalam berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia pun mengapresiasi GAPKI yang secara aktif memberikan pemahaman kepada wartawan mengenai industri sawit.

Kontribusi Industri Sawit bagi Perekonomian

Sementara itu, Ketua GAPKI Edy Martono menyatakan peran pers memberikan informasi yang utuh mengenai kontribusi industri kelapa sawit bagi Indonesia. Ia menyebut sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Menurut Edy, industri sawit juga memiliki keterkaitan yang luas dengan kehidupan masyarakat. Berbagai produk yang digunakan sehari-hari, mulai sabun, sampo, kosmetik, hingga produk pangan, memiliki keterkaitan dengan minyak sawit.

“Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ketemu produk sawit,” kata Edy.

Ia juga menyampaikan bahwa industri sawit memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan paparannya, sekitar 16 juta orang terlibat dalam industri tersebut.

Selain aspek ekonomi, Edy menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan, terutama dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengatakan anggota GAPKI turut melakukan upaya pencegahan dan membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran di sejumlah daerah.

Edy juga menilai kampanye negatif terhadap sawit akan terus menjadi tantangan. Karena itu, industri membutuhkan pemberitaan yang berimbang dan didukung fakta serta data.

Pers Harus Berbasis Data dan Fakta

Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan workshop tersebut penting karena industri kelapa sawit dan pers memiliki tantangan yang sama dalam menghadapi dinamika serta berbagai isu yang berkembang.

Menurut Munir, kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan ekspor.

“Industri sawit ini adalah industri yang merupakan andalan komoditas Indonesia, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan menjadi andalan ekonomi ekspor Indonesia,” ujarnya.

Munir menegaskan, pers memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi mengenai industri sawit secara objektif.

Pemberitaan tidak boleh sekadar mengedepankan citra positif industri, tetapi harus tetap berpijak pada validitas data dan fakta.

“Kita tidak boleh menyuarakan tata kelola sawit yang ramah lingkungan, tetapi dalam praktiknya tidak ramah. Juga tidak boleh,” tegasnya.

Karena itu, menurut Munir, sinergi pers dan industri harus diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola sawit agar semakin baik, ramah lingkungan, tidak melanggar hak asasi manusia, serta memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.

Ia menambahkan, wartawan perlu memiliki kedalaman pengetahuan agar mampu melihat persoalan sawit secara menyeluruh.

“Forum ini mencerahkan, mengedukasi, dan memberikan informasi-informasi data serta faktual yang perlu dipahami oleh teman-teman wartawan, sehingga wartawan memiliki kedalaman pengetahuan tentang kelapa sawit,” katanya.

Sawit Hadapi Tantangan Produktivitas dan Kebijakan

Dalam diskusi, Prof Dr Bustanul Arifin menjelaskan perkembangan industri sawit Indonesia dari perspektif ekonomi, sejarah, budidaya, pengolahan, perdagangan, hingga hilirisasi. Ia menekankan bahwa industri sawit saat ini berada pada fase penting yang membutuhkan penguatan tata kelola.

Produktivitas, hilirisasi, perdagangan internasional, serta kebijakan pemerintah menjadi sejumlah faktor yang menentukan keberlanjutan industri.

Menurut Bustanul, Indonesia memiliki keunggulan besar karena produktivitas sawit relatif tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya dengan kebutuhan lahan yang lebih kecil.

Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan sawit tidak dilakukan dengan kebijakan yang keliru.

Industri sawit, kata dia, membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat.