Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Polemik Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab, SETARA Institute Sebut Pelanggaran

Oleh: Redaksi Bernas•22 Oktober 2024
Polemik Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab, SETARA Institute Sebut Pelanggaran
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"JAKARTA, BERNAS.ID Pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Sekab), tanpa mundur dari kesatuan atau TNI, menjadi polemik. Halili Hasa..."

🗓️ Dipublikasikan pada 22 Oktober 2024.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Sekab), tanpa mundur dari kesatuan atau TNI, menjadi polemik.

Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute menyatakan. pengangkatan Teddy perlu dilihat dalam kerangka keberlanjutan reformasi TNI. Pengangkatan Mayor Teddy melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun,  polemik itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga : Berswafoto Bersama Teddy Bear

Dasco  menjelaskan bahwa struktur Seskab kini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, sehingga Mayor Teddy tidak perlu pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan TNI.

“Berkaitan dengan persoalan ini, SETARA Institute menyampaikan, Justifikasi perubahan struktur Seskab, semula setingkat Menteri, kemudian menjadi di bawah Mensesneg, tidak serta merta membuat posisi tersebut masuk ke dalam posisi jabatan sipil yang dapat diduduki Prajurit TNI aktif.

“Sebab, posisi Seskab maupun Mensesneg tidak termasuk ke dalam jabatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Artinya, ketentuan yang berlaku seharusnya kembali ke ayat (1)nya, yakni menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” terang Halili dalam keterangan tertulisnya , Selasa (22/10/2024)..

Baca Juga : Ketua Umum DPN Gepenta Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Prabowo – Gibran

Ia menyampaikan, ketentuan yang berlaku, seperti terhadap Sekretaris Militer Presiden, sebagai justifikasi pembenaran.

Seskab diduduki prajurit aktif adalah hal keliru.

Sebab secara eksplisit, posisi Sekretaris Militer Presiden masuk dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yakni jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa perlu melakukan pensiun dini.

“Ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengatur dengan spesifik perihal jabatan sipil, yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa pensiun dini, yaitu: jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung, “ paparnya.

Dengan ketentuan yang rinci tersebut, semestinya mudah bagi Presiden untuk meninjau ulang pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab atau memerintahkan yang bersangkutan untuk mundur dari dinas kemiliteran.

Lanjutnya, menjadikan perubahan struktur Seskab sebagai justifikasi penempatan Mayor Teddy, hanya memperlihatkan kebijakan yang tidak berbasis pada ketentuan UU TNI serta mengingkari semangat reformasi TNI. Transisi kepemimpinan nasional yang semestinya membawa asa reformasi TNI sebagai amanat reformasi 1998 untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan negara, ternoda dengan kebijakan penempatan ini.

“Jika kemudian Revisi UU TNI dilakukan hanya untuk mengakomodasi pilihan Presiden atas Seskab yang dia kehendaki, maka semakin sempurnalah penilaian banyak ahli mengenai _autocratic legalism_ yang semakin mendorong kemunduran demokrasi Indonesia,“ sesalnya.

Sementara itu, Ikhsan Yosarie, Peneliti Reformasi Sektor Keamanan dan Human Security SETARA Institute,  menambahkan, presiden, hingga para menteri dan pimpinan lembaga, semestinya tetap mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI, dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu dan/atau memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan, dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik: TNI fokus melakukan reformasi dan presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (FIE)

📊 Survei Kilat BERNAS

Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Polemik Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab, SETARA Institute Sebut Pelanggaran?

JAKARTA, BERNAS.ID Pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Sekab), tanpa mundur dari kesatuan atau TNI, menjadi polemik. Halili Hasa...

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Polemik Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab, SETARA Institute Sebut Pelanggaran”

R
Redaksi Bernas
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.