BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

POLITIK

Pimpinan MPR Akan Gelar Rapat Bahas Surat Forum Purnawirawan TNI Terkait Gugatan Pemakzulan Gibran

JAKARTA,BERNAS.ID Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul Wuryanto menyatakan, terkait surat desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden, yan...

Rabu, 4 Juni 2025 16:25 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"JAKARTA,BERNAS.ID Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul Wuryanto menyatakan, terkait surat desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden, yan"

🗓️ Dipublikasikan pada 4 Juni 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul Wuryanto menyatakan, terkait surat desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden, yang dilayangkan forum purnawirawan TNI, akan dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) MPR RI.

Namun, saat ini belum ada perintah untuk melakukan rapat pimpinan untuk membahas isi gugatan tersebut.

“Kalau ada surat resmi kan masuk di sekretariat kalau dianggap penting, kita lakukan rapim untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib itu adalah siapa yang memimpin rapat. Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya ketua yang menentukan,” ujar Bambang Pacul, kepada media, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga :Surat Pemakzulan Gibran Sudah Diteruskan Ke Pimpinan DPR/MPR

Ada empat poin yang menjadi argumentasi hukum Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta MPR, DPR dan DPD RI untuk memakzulkan Gibran.

Pertama, Pelanggaran Prinsip Hukum, Etika Publik dan Konflik Kepentingan.

Kedua, Kepatutan dan Kepantasan. Ketiga, Ditinjau dari Moral dan Etika Gibran Rakabuming Raka. Keempat, Dugaan Korupsi Joko Widodo dan Keluarga.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar hukum Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan terhadap Gibran yakni;

1.

UUD 1945 amandemen II Pasal 7 A yang berbunyi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7 B: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Baca Juga :Kepuasan Pemerintahan Prabowo – Gibran Ada Menteri Yang Gagap Ikuti Irama Presiden

2. TAP MPR RI No. XI/1998 Pasal 4 berbunyi: Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.

3.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: ”Mahkamah Konstitusi memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden.”

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) : ”Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian pengadilan”.

Pasal 17 ayat (5) : Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Pasal 17 ayat (6) : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17 ayat (7) : Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.  (FIE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Pimpinan MPR Akan Gelar Rapat Bahas Surat Forum Purnawirawan TNI Terkait Gugatan Pemakzulan Gibran”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita PolitikPilar Kebijakan