BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

TEKNOLOGI

Pembayaran Non-Tunai di Gerai Roti: Polemik Kebijakan dan Dampak Ekonomi Digital Indonesia

Polemik pembayaran non-tunai di salah satu gerai roti ternama memicu perdebatan publik tentang inklusi finansial dan aksesibilitas. Riset Bernas mengungkap

Selasa, 7 Juli 2026 04:01 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

Pembayaran Non-Tunai di Gerai Roti: Polemik Kebijakan dan Dampak Ekonomi Digital Indonesia
Foto: Dok. BERNAS
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Polemik pembayaran non-tunai di salah satu gerai roti ternama memicu perdebatan publik tentang inklusi finansial dan aksesibilitas."

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Juli 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita teknologi terbaru →

Pada 6 Juli 2026, media sosial diserbu keluhan konsumen yang menolak kebijakan pembayaran non-tunai (QRIS/kartu digital) di salah satu gerai roti ternama.

Polemik ini bukan sekadar masalah teknis pembayaran, melainkan cerminan dari ketegangan mendalam antara ambisi digitalisasi Indonesia dan realitas aksesibilitas masyarakat yang masih heterogen.

Keluhan konsumen berkisar pada dua isu kritis: pertama, ketidakjelasan kebijakan dari pihak manajemen gerai roti tersebut; kedua, kekhawatiran segmen masyarakat—terutama lansia dan pengusaha kecil—yang masih bergantung pada transaksi tunai.

Netizen menyuarakan keresahan bahwa digitalisasi pembayaran, meski efisien, tidak boleh mengorbankan inklusi finansial. Apa Inti Polemik Pembayaran Non-Tunai?

Secara hukum, berdasarkan Undang-Undang No.

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, masyarakat memiliki hak untuk menolak pembayaran non-tunai jika tidak ada perjanjian tertulis sebelumnya.

Namun, dalam praktik, banyak bisnis F&B (Food & Beverage) yang secara sepihak menerapkan kebijakan non-tunai tanpa sosialisasi matang kepada konsumen.

Data dari Bernas Intelligence menunjukkan bahwa penetrasi pembayaran digital di Indonesia memang meningkat pesat.

Menurut data BPS, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia mencapai 8,2% pada tahun 2025—angka yang menunjukkan pertumbuhan sektor fintech dan e-payment yang signifikan.

Namun, pertumbuhan ini tidak merata di semua segmen masyarakat. Kesenjangan Digital: Siapa yang Tertinggal?

Meskipun penetrasi internet dan smartphone terus meningkat, masih ada segmen masyarakat yang lebih nyaman dengan transaksi tunai.

Kelompok ini mencakup: (1) konsumen usia lanjut dengan literasi digital terbatas, (2) pengusaha UMKM di daerah terpencil dengan akses perbankan minim, (3) konsumen dengan ketidakpercayaan terhadap teknologi pembayaran digital.

Polemik di gerai roti ternama mencerminkan ketegangan ini. Pihak bisnis melihat pembayaran non-tunai sebagai efisiensi operasional dan keamanan kas.

Namun, dari sudut pandang konsumen, terutama yang tidak memiliki rekening bank atau smartphone, kebijakan ini terasa diskriminatif dan mengasingkan.

Dampak Ekonomi Makro: Inklusi Finansial vs. Efisiensi Bisnis

Dari perspektif makroekonomi, digitalisasi pembayaran memiliki manfaat nyata.

Pertama, mengurangi biaya operasional (tidak perlu menangani kas fisik, risiko pencurian lebih rendah). Kedua, memudahkan pelacakan transaksi untuk pajak dan audit keuangan.

Ketiga, mempercepat arus kas bisnis dan meningkatkan likuiditas.

Namun, jika implementasi dilakukan secara paksa tanpa mempertimbangkan aksesibilitas, dampak negatifnya juga signifikan: (1) segmen konsumen tertentu merasa terdiskriminasi dan beralih ke kompetitor; (2) potensi penurunan penjualan di kalangan konsumen yang tidak memiliki akses pembayaran digital; (3) risiko reputasi brand jika dipersepsikan tidak inklusif.

Respons Publik dan Momentum Edukasi

Polemik ini telah memicu dialog konstruktif di media sosial dan forum publik.

Banyak yang menyuarakan bahwa solusi ideal bukan "either-or" (hanya tunai atau hanya digital), melainkan "both-and"—menerima kedua metode pembayaran dengan jelas dan transparan.

Segmen masyarakat yang vokal di media sosial (terutama generasi muda dan profesional digital) justru mendukung pembayaran non-tunai karena alasan efisiensi dan keamanan.

Namun, mereka juga mengakui pentingnya fase transisi yang inklusif bagi kelompok yang belum siap sepenuhnya. Tantangan Regulasi dan Standar Industri

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Bank Indonesia, telah mengeluarkan panduan tentang pembayaran digital. Namun, implementasi di level bisnis masih bervariasi.

Beberapa gerai retail sudah menerapkan kebijakan "cash-optional" (uang tunai tetap diterima, namun non-tunai didorong dengan diskon atau insentif).

Pendekatan ini terbukti lebih diterima publik dibanding penolakan mutlak terhadap tunai.

Gap regulasi ini menciptakan ruang abu-abu bagi bisnis untuk menerapkan kebijakan pembayaran sesuai keinginan, tanpa standar industri yang jelas.

Hal ini menjadi akar polemik—tidak ada pedoman bersama tentang bagaimana transisi ke pembayaran digital harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Solusi Strategis: Inklusi Digital dengan Fase Transisi

Berdasarkan riset Bernas, ada tiga pilar solusi yang perlu diimplementasikan: pertama, edukasi masif tentang pembayaran digital kepada masyarakat luas, terutama lansia dan UMKM, agar mereka merasa nyaman dan percaya diri.

Kedua, regulasi yang jelas dari pemerintah tentang standar industri pembayaran—apakah bisnis boleh menolak tunai, atau harus menerima keduanya.

Ketiga, insentif bagi bisnis yang menerapkan kebijakan inklusif (menerima tunai dan digital) sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporat.

Gerai roti ternama dan bisnis F&B lainnya sebaiknya mengadopsi strategi "cash-friendly transition"—tetap menerima tunai, namun secara bertahap mendorong konsumen untuk mencoba pembayaran digital melalui edukasi, insentif, atau kemudahan akses (misalnya, tersedia QR code yang mudah dipindai, atau staff yang siap membantu).

Peran AI dan Data Intelligence dalam Optimasi Pembayaran

Teknologi AI dapat membantu bisnis memahami preferensi pembayaran konsumen secara real-time dan mengoptimalkan strategi transisi.

Sistem rekomendasi berbasis data dapat mengidentifikasi segmen mana yang masih preferensi tunai, dan segmen mana yang sudah siap digital.

Dengan insight ini, bisnis dapat merancang strategi pembayaran yang benar-benar inklusif, bukan sekadar menerapkan kebijakan satu arah.

Yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan inklusi dalam digitalisasi. Dampak Jangka Panjang terhadap Ekosistem Retail dan UMKM

Polemik pembayaran non-tunai ini memiliki implikasi jangka panjang bagi industri retail dan UMKM.

Jika bisnis besar terus menerapkan kebijakan non-tunai secara rigid, ada risiko: (1) segmen konsumen tertentu merasa alienasi dan beralih ke bisnis yang lebih inklusif; (2) UMKM yang belum siap digitalisasi akan tertinggal; (3) ketimpangan ekonomi digital (digital divide) akan semakin melebar.

Sebaliknya, jika bisnis mengadopsi pendekatan inklusif dan bertahap, manfaatnya bisa maksimal: (1) konsumen merasa dihargai dan loyal; (2) transisi ke digital menjadi smooth dan natural; (3) ekosistem retail secara keseluruhan menjadi lebih resilient dan adaptif.

Momentum untuk Standardisasi Industri

Polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi asosiasi industri (seperti APRINDO untuk retail atau IHGF untuk perhotelan) untuk menetapkan standar bersama tentang pembayaran.

Standar ini sebaiknya memastikan: (1) transparansi kebijakan kepada konsumen sebelum transaksi; (2) pilihan pembayaran yang fleksibel (tunai, digital, atau keduanya); (3) edukasi yang jelas bagi konsumen tentang manfaat dan keamanan pembayaran digital.

Dengan standar industri yang jelas, polemik serupa di masa depan dapat diminimalkan, dan transisi ke ekonomi digital dapat berjalan lebih harmonis dan inklusif. Kesimpulan: Digitalisasi yang Bermakna

Polemik pembayaran non-tunai di gerai roti ternama bukan sekadar masalah teknis, melainkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana Indonesia menjalankan transformasi digital dengan tetap memperhatikan inklusi sosial.

Digitalisasi yang bermakna bukan tentang mengejar angka pertumbuhan ekonomi digital semata, melainkan tentang memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Bisnis, pemerintah, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang efisien sekaligus inklusif.

Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat mencapai target ekonomi digital 8,2% PDB sambil tetap menjaga kohesi sosial dan aksesibilitas finansial bagi semua.

Tag:#teknologi#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“Pembayaran Non-Tunai di Gerai Roti: Polemik Kebijakan dan Dampak Ekonomi Digital Indonesia”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita TeknologiPilar Inovasi