Menhub Dudy Usulkan Perluasan Sanksi ODOL ke Pemilik Barang di Revisi UU LLAJ

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan penguatan pengaturan ODOL dalam revisi UU LLAJ melalui perluasan subjek sanksi pidana dan pemanfaatan peralatan elektronik.

Sanksi tidak hanya diberikan kepada pengemudi, namun juga dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan, korporasi, sekaligus pemilik barang.

Usulan disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI mengenai RUU perubahan ketiga UU LLAJ di Jakarta.

Pemerintah menyampaikan daftar inventarisasi masalah dan pandangan terkait rancangan tersebut setelah koordinasi antarkementerian dan lembaga.

"Sanksi tidak hanya diberikan kepada pengemudi, namun juga dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan, korporasi, sekaligus pemilik barang," kata Menhub dalam rapat tersebut, dikutip dari laporan ANTARA.

Menhub menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembahasan dan penyusunan DIM secara intensif melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga.

"Menindaklanjuti RUU inisiatif DPR RI tersebut, pemerintah telah melakukan pembahasan dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah secara intensif melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga," ujarnya.

Dampak ODOL meluas. Kerusakan infrastruktur jalan terjadi lebih cepat, kecelakaan lalu lintas meningkat, dan persaingan usaha antarpengusaha angkutan menjadi tidak sehat.

Operator yang taat aturan menanggung biaya operasional lebih tinggi, sementara pelanggar ODOL menekan biaya dengan mengangkut muatan berlebih.

Masyarakat pengguna jalan menanggung risiko keselamatan dan kenyamanan.

Keluhan publik terhadap kendaraan ODOL yang merusak jalan dan memicu kecelakaan menjadi sentimen berulang, terutama di jalur logistik antarpulau dan kawasan industri.

Dari sisi kebijakan, perubahan UU LLAJ usulan DPR terdiri atas 89 Pasal diubah, 56 Pasal baru disisipkan, 5 Pasal dihapus, 2 judul Bab diubah, 1 Bab baru disisipkan, dan 2 penjelasan Pasal diubah.

Sementara usulan pemerintah mencakup 55 Pasal diubah dan 28 Pasal baru disisipkan.

Praktik ODOL menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Percepatan kerusakan jalan memaksa anggaran pemeliharaan infrastruktur membengkak, sementara kecelakaan menimbulkan kerugian ekonomi dan korban jiwa.

Penguatan aturan ODOL berpotensi mendorong efisiensi logistik nasional dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Namun, penindakan yang lebih tegas berpotensi menghadapi resistensi.

Sebagian pelaku angkutan kecil dikhawatirkan terdampak jika penegakan aturan tidak diimbangi dengan solusi pembiayaan dan efisiensi logistik.

Pelaku usaha yang selama ini bergantung pada kelebihan muatan mungkin menghadapi kenaikan biaya operasional dan harus menyesuaikan model bisnis.

BERNAS memandang revisi UU LLAJ ini sebagai momentum untuk membenahi tata kelola angkutan barang secara menyeluruh.

Pendekatan berlapis diperlukan agar aturan tidak sekadar menjadi instrumen penindakan, tetapi juga mendorong migrasi ke praktik logistik yang efisien dan berkelanjutan.

Pertama, penerapan sanksi berjenjang yang menjangkau pengemudi, pemilik kendaraan, korporasi, dan pemilik barang dengan porsi tanggung jawab proporsional.

Kedua, mandat pemasangan dan pemanfaatan peralatan elektronik untuk pemeriksaan daya angkut dan tata cara pengangkutan secara real-time di titik-titik logistik utama.

Ketiga, integrasi data pengawasan ODOL dengan sistem digital pelabuhan, jembatan timbang, dan platform logistik nasional.

Keempat, insentif fiskal atau pembiayaan ringan bagi operator yang bermigrasi ke armada sesuai standar.

Kelima, kampanye kepatuhan berbasis data yang melibatkan asosiasi angkutan dan kawasan industri.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah membenahi sektor transportasi secara lebih luas, seperti yang dibahas dalam Menhub Copot Dirjen Hubla Usai Rentetan Kecelakaan Kapal, Ini Alasannya.

Penegakan aturan di sektor angkutan barang dan laut sama-sama menuntut pengawasan yang konsisten dan penindakan yang menjangkau aktor utama.

Dalam konteks persaingan usaha, praktik ODOL menciptakan subsidi tersembunyi bagi pelanggar.

Operator yang patuh membayar harga lebih tinggi untuk kepatuhan, sementara pelanggar menikmati biaya operasional lebih murah.

Ini distorsi pasar yang merugikan pengusaha taat aturan dan membebani negara lewat anggaran pemeliharaan jalan.

Penguatan aturan ODOL juga bersinggungan dengan agenda pembangunan infrastruktur dan keselamatan transportasi nasional, sebagaimana isu yang diangkat dalam Keamanan Siber Nasional 2026: Serangan Naik 45 Persen.

Integrasi data pengawasan ODOL dengan sistem digital menuntut kesiapan infrastruktur teknologi dan keamanan siber yang memadai.

Bagi pelaku usaha angkutan dan kawasan industri, revisi UU LLAJ ini adalah sinyal bahwa efisiensi logistik tidak bisa lagi dibangun di atas pelanggaran aturan.

Investasi pada armada sesuai standar, sistem pemantauan muatan, dan kemitraan logistik yang transparan akan menjadi keunggulan kompetitif di masa depan.

Pemerintah dan DPR RI memiliki kesempatan untuk merancang aturan yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan dapat dilaksanakan.

Sanksi berjenjang, pengawasan berbasis teknologi, dan insentif migrasi armada adalah kombinasi yang dapat mengubah data kerusakan jalan menjadi emas efisiensi logistik nasional.

[STRATEGI SOLUSI]

Revisi UU LLAJ membuka peluang bagi pelaku usaha angkutan, kawasan industri, dan operator logistik untuk menata ulang model bisnis mereka.

BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk membantu perusahaan menyusun roadmap transformasi digital dan kepatuhan regulasi berbasis AI, mulai dari diagnosa peluang, rekomendasi tools, hingga rencana eksekusi terukur.

Bagi korporasi yang ingin mengotomatisasi model bisnis dan mengurangi ketergantungan pada praktik yang berisiko, Adolo menawarkan Business Model Automation 5.0 untuk memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Untuk perusahaan yang membutuhkan sistem digital guna memantau kepatuhan muatan dan efisiensi logistik, PabrikDigital.com memproduksi aset digital siap-pakai bertenaga otomasi AI, termasuk template sistem web dan platform konten programmatic.

Sementara itu, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan kampanye promosi terukur untuk mengomunikasikan komitmen kepatuhan perusahaan ke jaringan media nasional terverifikasi.

Kunjungi layanan BERNAS untuk informasi lebih lanjut.