KPK resmi menahan Moch Mahrus, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024–2029, sejak 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih.
Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama hingga 16 Agustus 2026 karena dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Moch Mahrus diduga memberikan uang tunai Rp1,5 miliar, emas sekitar satu kilogram, pelunasan rumah di Surabaya, serta pendirian usaha SPBE kepada Anwar Sadad melalui stafnya.
Tujuannya memperoleh alokasi dana hibah pokmas Provinsi Jawa Timur senilai Rp83,4 miliar di Kabupaten Probolinggo.
Penahanan ini menjadi langkah penting dalam proses penegakan hukum karena menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi terus mengembangkan kasus yang dimulai dari operasi tangkap tangan sejak Desember 2022.
Pengembangan tersebut telah menetapkan total 20 tersangka yang terdiri dari pemberi dan penerima suap terkait pengelolaan dana hibah periode 2019–2022.
Hingga 22 Juli 2026, tujuh orang di antaranya sudah ditahan, mencerminkan komitmen KPK untuk menindaklanjuti setiap temuan secara menyeluruh.
Dampak pada Keuangan Daerah Penyalahgunaan dana hibah pokmas berpotensi merugikan keuangan daerah dan mengikis kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
Program pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur menjadi korban utama karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dialihkan melalui praktik suap.
Hal ini membuat masyarakat di Kabupaten Probolinggo kehilangan manfaat yang semestinya mereka terima dari alokasi anggaran tersebut.
Seperti yang dibahas dalam Presiden Prabowo Tinjau TPST BLE Banyumas Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu, pengawasan anggaran daerah memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi agar kasus serupa tidak terulang.
Respons Publik dan Penegakan Hukum KPK melalui akun resminya @KPKRI menyatakan bahwa pihak swasta diduga memberikan komitmen fee 20–25 persen atau mencapai Rp6,9 miliar kepada anggota DPRD periode sebelumnya.
Langkah ini mencerminkan komitmen penegakan hukum yang konsisten dan transparan di mata publik.
Tantangan Pengawasan Anggaran Kasus ini menyoroti kelemahan sistem pengawasan dana hibah daerah yang masih bergantung pada proses manual.
Risiko suap meningkat ketika transparansi real-time tidak tersedia, sehingga celah untuk praktik tidak sehat menjadi lebih terbuka.
Hal ini sejalan dengan 7 Strategi Transformasi Digital Surabaya Menuju Visi Besar Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya sistem digital untuk tata kelola yang lebih baik.
Solusi Strategis yang Diperlukan Pemerintah daerah dan lembaga pengawas perlu mengadopsi sistem pelacakan alokasi dana hibah berbasis teknologi untuk mencegah praktik serupa.
Pendekatan ini dapat meningkatkan akuntabilitas tanpa menunggu kasus baru muncul.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah dapat pulih secara bertahap.
Kasus Moch Mahrus juga menegaskan bahwa setiap anggota dewan yang aktif dalam periode 2024–2029 tetap berada di bawah pengawasan hukum jika terlibat dalam pelanggaran masa sebelumnya.
Proses hukum yang berjalan memberikan sinyal bahwa tidak ada pengecualian bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan dana publik.