YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Penerima bantuan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan Santunan Kematian (Sankem) di Kota Yogyakarta ternyata belum sepenuhnya menjangkau warga tidak mampu. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mendorong perluasan penerima bantuan JPD dan Sankem.
Temuan Lapangan
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Darini menyatakan masih banyak warga tidak mampu yang tidak menerima bantuan tersebut. Berdasarkan temuan lapangan, banyak warga tidak mampu justru tercantum pada desil 6 ke atas sehingga terganjal aturan dan gagal memperoleh bantuan.
Usulan Pelebaran Desil
Komisi D mengusulkan agar kategori desil 6 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat masuk sebagai penerima bantuan JPD dan Sankem. Data DTKS yang belum sepenuhnya valid serta kondisi ekonomi masyarakat yang fluktuatif menjadi dasar utama pelebaran desil tersebut.
Berdasarkan aturan yang berjalan, JPD hanya menyasar desil 1 hingga 5, sedangkan Sankem dipatok untuk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) desil 1 hingga 2. Komisi D bersepakat mendorong pelebaran hingga desil 6 agar warga tetap terintervensi.
Mekanisme Antisipasi
Komisi D memberikan catatan rekomendasi berupa mekanisme pendaftaran yang diperketat bagi desil 6. Calon penerima wajib membuat surat pernyataan tidak mampu mandiri bermaterai yang memuat kewajiban mengembalikan anggaran apabila ditemukan ketidaksesuaian kondisi ekonomi.
Skema Anggaran Berjenjang
Perluasan desil berpotensi menambah beban anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Komisi D mengusulkan besaran bantuan tidak disamaratakan melalui skema berjenjang. Desil 1 dan 2 menerima Sankem penuh sebesar Rp 4 juta, sedangkan desil 3 hingga 6 menerima nominal yang disesuaikan seperti Rp 1 juta atau Rp 2 juta.
Tindak Lanjut Regulasi
Komisi D telah menggelar rapat gabungan bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bagian Hukum, serta Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Rapat menghasilkan kesepakatan agar regulasi pelebaran desil dapat diwujudkan melalui revisi Peraturan Wali Kota dan Petunjuk Teknis sebelum disosialisasikan kepada masyarakat.