Rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027 dinilai tidak akan membebani keuangan daerah. Skema ini justru dianggap sebagai langkah pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan.
Pakar kebijakan fiskal Setyo Budiantoro menyebut obligasi daerah merupakan praktik lazim di berbagai negara sebagai instrumen creative financing.
“Obligasi daerah adalah bentuk pembiayaan inovatif untuk memperkuat kapasitas fiskal. Daerah butuh sumber pendanaan alternatif untuk mengejar target pembangunan,” kata Setyo, Senin (3/8/2026).
Ia menilai kondisi fiskal Jakarta masih kuat.
Dari sisi akuntabilitas dan kemampuan keuangan, ibu kota dinilai tidak memiliki masalah berarti sehingga aman bagi investor.
APBD DKI Jakarta 2026 tercatat sekitar Rp81,32 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Indonesia. Hingga triwulan II 2026, realisasi PAD mencapai Rp26,65 triliun—jauh di atas nilai obligasi yang direncanakan.
Kinerja ekonomi Jakarta juga tetap positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan kontribusi sekitar 16,6 persen terhadap PDB nasional.
Meski demikian, Setyo mengingatkan dana obligasi harus diarahkan ke proyek produktif yang berdampak ekonomi dan sosial jangka panjang.
Ia menyoroti tren global penerbitan thematic municipal bond seperti green bond, social bond, dan sustainability bond.
Menurutnya, setiap obligasi harus memiliki proyek dasar (underlying project) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Harus ada laporan penggunaan dana dan dampaknya. Investor ingin tahu proyek apa yang dibiayai dan hasil yang dihasilkan,” ujarnya.
Setyo juga menilai tenor tujuh tahun yang direncanakan sudah tepat karena memberi waktu bagi proyek menghasilkan manfaat ekonomi sebelum jatuh tempo.
“Dengan tenor tujuh tahun, proyek punya waktu menghasilkan dampak. Kalau terlalu pendek, beban pembayaran akan lebih berat,” katanya.
Dari sisi investor, dua hal utama yang diperhatikan adalah keberlanjutan fiskal daerah dan kredibilitas proyek.
Investor tidak hanya melihat kemampuan bayar, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat.
Setyo menambahkan, proyek yang dibiayai sebaiknya selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan ESG. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan menghindari praktik greenwashing.
“Semua klaim harus bisa diverifikasi. Jangan sampai terlihat hijau di atas kertas, tapi implementasinya bermasalah,” ucapnya.

