Seorang warga perempuan berinisial LK (26) resmi melaporkan dugaan pengeroyokan dan/atau penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Selatan, setelah dua kali mediasi antara warga dan penyelenggara kegiatan keagamaan di kawasan Jalan Keramat 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, gagal mencapai titik temu.
Laporan terdaftar dengan Nomor: LP/B/4008/X/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.
Peristiwa bermula dari petasan dan kembang api yang dinyalakan berulang kali hingga sekitar pukul 01.00 WIB pada Sabtu (3/10) hingga Minggu (4/10), yang dinilai mengganggu waktu istirahat warga di permukiman padat tersebut.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi mengungkapkan kronologi laporan tersebut kepada wartawan di Jakarta.
Menurutnya, korban mendatangi Polres Jakarta Selatan pada 5 Oktober untuk melaporkan apa yang dialaminya.
"Salah satu warga ini memutuskan untuk melaporkan apa yang dialami ke Polres Jakarta Selatan.
Jadi, kemarin, tanggal 5 Oktober, datang seorang perempuan inisial LK melaporkan perbuatan yang dialaminya.
Perkara itu, yang dialaminya, berupa pengeroyokan dan/atau penganiayaan," kata Joko, dikutip dari laporan ANTARA.
Joko menegaskan, warga tidak mempermasalahkan substansi kegiatan keagamaannya. Yang menjadi persoalan adalah dampak penggunaan kembang api yang dinilai mengganggu ketertiban lingkungan.
"Terkait beberapa waktu lalu ada perselisihan antara penyelenggara kegiatan agama dengan masyarakat yang merasa terganggu karena adanya kembang api, terkait itu sudah dilakukan mediasi.
Mediasi sudah dilakukan dua kali, namun dari mediasi itu belum ada titik temu," tuturnya. Dari Mediasi Gagal ke Jalur Hukum
Jalan damai sebenarnya sudah ditempuh. Namun dua kali mediasi yang difasilitasi tidak menghasilkan kesepakatan antara warga dan penyelenggara kegiatan.
Ketegangan yang menumpuk akhirnya memuncak menjadi dugaan kekerasan fisik.
"Jadi, yang dialami saudari LK ini, yang dijelaskan pada kami, yang bersangkutan mengalami didorong, dijambak, dan juga dipukul.
Dari pengakuannya terkait itu pun kami sudah melakukan visum terhadap korban, dan tentunya hasilnya nanti dari hasil visumnya," ujar Joko.
Polisi telah mengantongi barang bukti awal berupa rekaman kejadian dan surat pengantar visum.
Dalam rekaman yang diterima polisi, terlihat aksi saling dorong saat kejadian berlangsung.
Hingga kini, polisi baru menerima satu laporan polisi terkait kasus ini dan masih menelusuri identitas pihak yang diduga melakukan kekerasan.
"Siapa dan berbuat apa, tentunya dari penyelidikan akan kita telusuri," imbuh Joko. Ketegangan yang Berakar pada Ketertiban Lingkungan
Akar masalah kasus ini bukan soal ibadah, melainkan soal hak warga atas waktu istirahat.
Di permukiman padat seperti Pondok Pinang, penggunaan petasan dan kembang api hingga dini hari berbenturan langsung dengan kebutuhan dasar warga sekitar.
Ketika keluhan disampaikan, mekanisme mediasi yang tersedia gagal menjembatani kepentingan kedua pihak.
Kegagalan mediasi inilah yang kemudian membuka risiko lebih besar: eskalasi konflik fisik, potensi kriminalisasi salah satu pihak, dan reputasi penyelenggara kegiatan keagamaan yang turut terdampak.
Persoalan yang semula bisa diselesaikan di tingkat RT/RW kini harus berlanjut ke ranah pidana.
Kasus serupa pernah mencuat dalam peristiwa lain yang juga menyita perhatian publik, seperti yang dibahas dalam KMP Virgo Transport 8 Tenggelam di Laut Jawa: 129 Penumpang Masih Dicari, di mana respons cepat otoritas menjadi kunci penanganan dampak sosial di lapangan.
Tiga Langkah Konkret yang Ditawarkan BERNAS
Pertama, fasilitasi mediasi ulang yang diformalkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan bersama kelurahan dan RT/RW, dengan kesepakatan tertulis yang mengatur batas waktu, intensitas, dan lokasi penggunaan petasan serta kembang api pada kegiatan keagamaan.
Kesepakatan tertulis penting agar tidak ada lagi tafsir ganda di lapangan.
Kedua, penerapan mekanisme izin keramaian dan koordinasi lintas lembaga yang mewajibkan penyelenggara menyampaikan rencana kegiatan kepada warga sebelum acara, termasuk pengelolaan suara dan bahan peledak rumah tangga.
Ini melindungi kedua belah pihak: warga mendapat kepastian ketertiban, penyelenggara mendapat legitimasi sosial.
Ketiga, penguatan kanal pengaduan warga berbasis digital di tingkat kelurahan yang terhubung ke Polres dan Satpol PP.
Keluhan ketertiban harus bisa ditindaklanjuti cepat sebelum meningkat menjadi konflik fisik.
Prinsip restorative justice layak didorong bagi dugaan kekerasan yang masih dalam penyelidikan, sepanjang korban mendapatkan keadilan yang proporsional.
Yang Harus Dipastikan ke Depan
Proses hukum yang berjalan harus menjunjung praduga tak bersalah. Identitas pihak yang diduga melakukan kekerasan masih ditelusuri, dan belum ada penetapan tersangka.
Publik berhak mendapatkan kepastian hukum, tetapi tidak dengan cara menghakimi sebelum proses berjalan.
Di sisi lain, kepolisian perlu memastikan penyelidikan tidak berlarut. Visum sudah dilakukan, rekaman kejadian sudah diterima, dan administrasi penyelidikan sedang dilengkapi.
Transparansi tahapan ini penting agar kepercayaan warga terhadap mekanisme hukum tetap terjaga.
Persoalan ketertiban lingkungan di kawasan permukiman padat Jakarta Selatan bukan kasus tunggal.
Ia menyoroti perlunya mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih efektif, sebelum keluhan kecil berubah menjadi perkara pidana.
Mekanisme yang baik akan melindungi warga, penyelenggara kegiatan, dan aparat yang menangani di lapangan. STRATEGI SOLUSI
Kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya tata kelola lingkungan dan penyelesaian sengketa yang tertata di tingkat komunitas.
Sementara itu, bagi komunitas dan organisasi yang ingin mendokumentasikan serta mempublikasikan kegiatan secara profesional, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi ke jaringan media nasional terverifikasi.
Mari jadikan setiap persoalan lingkungan sebagai titik awal perbaikan tata kelola, bukan sekadar berita yang berlalu.

