Palu, Bernas.id — Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti kelalaian dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi di sejumlah satuan pendidikan. Temuan itu mencakup pertanggungjawaban anggaran yang tidak lengkap, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, serta keterlambatan penyetoran pajak.
Inspektur I Inspektorat Sulawesi Tengah, Salim, S.Sos., M.Si., CGCAE, menyatakan bahwa pihaknya telah memberi batas waktu dua bulan kepada kepala sekolah untuk menindaklanjuti temuan, termasuk mengembalikan kerugian negara jika ada.
“Kalau dalam dua bulan tidak ada penyelesaian, kami akan teruskan ke aparat penegak hukum,” tegas Salim saat diwawancarai di Palu, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, kelalaian paling umum ditemukan dalam proses pengadaan barang dan pertanggungjawaban administrasi. Bahkan ada pengadaan buku yang tidak lengkap atau fiktif, serta pajak yang tidak dibayarkan sebagaimana mestinya.
Salim juga menekankan bahwa kepala sekolah memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana BOS.
Jika tidak memiliki kapasitas manajerial, ia menyarankan agar tidak menerima jabatan tersebut, termasuk posisi pelaksana tugas (PLT).
“Kalau tidak mampu mengelola dana dengan benar, sebaiknya jangan jadi kepala sekolah. Ini menyangkut akuntabilitas publik dan integritas lembaga pendidikan,” ujarnya.
Inspektorat juga memperingatkan adanya potensi intervensi dari pihak luar yang mempengaruhi proses pengadaan. Oleh karena itu, kepala sekolah diimbau tegas dalam menjaga transparansi dan tidak tunduk pada tekanan pihak tertentu.
Meskipun demikian, Inspektorat mencatat adanya penurunan jumlah pelanggaran sepanjang tahun 2025.
Hal ini diklaim sebagai hasil dari penguatan pengawasan dan sosialisasi yang gencar dilakukan ke seluruh wilayah.
“Kami tidak ingin ada lagi alasan. Semua kepala sekolah harus tertib, karena pendidikan itu bukan ruang untuk bermain anggaran,” tegas Salim.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran pendidikan dan melindungi dana publik dari potensi penyalahgunaan.