FH Unhas Jajaki Kolaborasi dengan UNODC untuk Penguatan Penegakan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) menjajaki kolaborasi dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kantor regional untuk Asia Tenggara dan Pasifik yang berkedudukan di Bangkok, Thailand.

Penjajakan itu berlangsung pada Rabu, 16 September 2026, dan menghasilkan sejumlah tawaran kerja sama konkret dari pihak FH Unhas.

Langkah ini menjawab kebutuhan nyata: kapasitas penegakan hukum Indonesia masih menghadapi tantangan berat pada isu narkotika, korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi transnasional.

Kolaborasi akademik dengan lembaga PBB diyakini bisa memperkuat fondasi riset dan SDM hukum nasional.

Key Takeaways: - FH Unhas menjajaki kolaborasi dengan UNODC kantor regional Asia Tenggara dan Pasifik di Bangkok.

- Bentuk kerja sama meliputi magang mahasiswa, pelatihan profesional, penelitian bersama, seminar, pertukaran akademik, serta dosen tamu dari UNODC.

- FH Unhas memperkenalkan Research Center for Prosecution (berdiri lebih dari satu dekade) dan Research Center for Police Forces yang baru diresmikan.

- Tindak lanjut: FH Unhas mengundang tim UNODC berkunjung ke Makassar. Kapasitas Hukum Nasional dan Kebutuhan Jejaring Internasional

Dekan FH Unhas, Hamzah Halim, menegaskan bahwa pihaknya melihat banyak ruang yang dapat dikembangkan bersama UNODC.

Menurutnya, kolaborasi itu harus menyentuh pendidikan, penelitian, dan pengembangan kapasitas yang relevan langsung dengan persoalan penegakan hukum.

"Yang kami harapkan bukan hanya membangun hubungan kelembagaan, tetapi menghasilkan kegiatan yang dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan institusi penegak hukum," ujar Hamzah Halim dalam keterangan yang diterima di Makassar, mengutip laporan Antara.

Harapan itu bukan tanpa alasan. Selama ini, pendidikan hukum di Indonesia kerap dinilai kuat pada aspek doktrinal, tetapi lemah pada pengalaman praktik kasus lintas negara.

UNODC memiliki mandat membantu negara anggota menghadapi persoalan narkotika, kejahatan, terorisme, kejahatan terorganisasi transnasional, pemberantasan korupsi, pencegahan kejahatan, serta penguatan sistem peradilan pidana.

Bentuk Kerja Sama yang Ditawarkan FH Unhas

Dalam pertemuan di Bangkok, FH Unhas menawarkan sejumlah bentuk kolaborasi yang cukup rinci. Mulai dari program magang mahasiswa, pelatihan profesional, penelitian bersama, seminar, hingga pertukaran akademik.

FH Unhas juga membuka pintu bagi kehadiran ahli dan pejabat UNODC sebagai dosen tamu, pembicara, atau pelatih. Skema ini berpotensi mempercepat transfer pengetahuan praktik penegakan hukum internasional ke ruang kelas.

Sebagai tindak lanjut, FH Unhas mengundang tim UNODC untuk berkunjung ke Makassar guna membahas prioritas kerja sama secara lebih konkret.

Undangan itu menunjukkan keseriusan institusi, bukan sekadar penjajakan seremonial. Dua Pusat Riset sebagai Modal Utama

FH Unhas memperkenalkan dua pusat riset yang menjadi modal utama dalam kolaborasi ini. Pertama, Research Center for Prosecution yang telah berdiri lebih dari satu dekade.

Kedua, Research Center for Police Forces yang baru diresmikan.

Kedua pusat riset itu dapat menjadi basis data dan kajian kolaboratif yang relevan dengan kebutuhan institusi penegak hukum nasional.

Hal ini sejalan dengan upaya penguatan tata kelola hukum yang juga dibahas dalam Ini Alasan KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, di mana kapasitas kelembagaan menjadi kunci penuntasan kasus.

Persoalan penegakan hukum juga menyentuh isu-isu yang lebih luas, seperti tata kelola perdagangan dan pengawasan barang ilegal.

Seperti yang dibahas dalam Bea Cukai Sita 10,78 Juta Batang Rokok Ilegal, Negara Rugi Rp8 Miliar, sinergi antarlembaga menjadi faktor penentu keberhasilan penindakan di lapangan.

Mengapa Kolaborasi Akademik-Internasional Penting

Penegakan hukum bukan perkara tunggal aparat. Ia menyangkut ekosistem pendidikan, riset, dan pelatihan yang berkelanjutan.

Tanpa pasokan SDM hukum yang terlatih menghadapi kasus lintas negara, penindakan akan selalu tertinggal dari modus kejahatan.

UNODC sebagai lembaga PBB memiliki jaringan luas di kawasan Asia Tenggara. Kantor regionalnya di Bangkok menangani isu narkotika, kejahatan, dan terorisme untuk kawasan yang menjadi jalur utama peredaran gelap di dunia.

Indonesia, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang dan posisi strategis di Selat Malaka, menghadapi tekanan tinggi dari kejahatan transnasional.

Karena itu, kapasitas riset dan pelatihan hukum menjadi kebutuhan mendesak, bukan pelengkap. Dampak bagi Mahasiswa dan Institusi Penegak Hukum

Bagi mahasiswa dan dosen, kolaborasi ini membuka peluang magang, pertukaran akademik, dan penelitian bersama.

Pengalaman langsung di lingkungan kerja UNODC akan memberi perspektif berbeda soal praktik penegakan hukum internasional.

Bagi institusi penegak hukum, kolaborasi berpotensi meningkatkan kualitas penanganan kasus narkotika, korupsi, dan kejahatan transnasional.

Akses ke riset kolaboratif dapat memperkuat basis bukti dalam penyusunan kebijakan.

Penguatan kapasitas ini juga relevan dengan upaya menekan biaya kepatuhan bagi dunia usaha.

Kepastian hukum yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Tiga Program Konkret yang Perlu Diturunkan

Agar penjajakan ini tidak berhenti di tataran wacana, kolaborasi perlu diturunkan menjadi program yang terukur.

Pertama, kurikulum bersama berbasis kasus nyata kejahatan transnasional di Asia Tenggara, dengan modul khusus narkotika, korupsi, dan terorisme.

Kedua, program magang terstruktur bagi mahasiswa FH Unhas di kantor regional UNODC Bangkok dan mitra penegak hukum di Indonesia.

Ketiga, pemanfaatan Research Center for Prosecution dan Research Center for Police Forces sebagai basis data riset kolaboratif.

Selain itu, digitalisasi repositori riset hukum perlu didorong agar hasil kolaborasi dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemangku kepentingan.

Skema pendanaan berkelanjutan melalui kemitraan pemerintah, universitas, dan lembaga internasional juga menjadi prasyarat.

Langkah FH Unhas ini patut diapresiasi sebagai inisiatif akademik yang menyentuh kebutuhan riil. Namun, ujian sesungguhnya bukan pada penandatanganan kerja sama, melainkan pada eksekusi yang konsisten dan terukur.

[STRATEGI SOLUSI]

Penguatan kapasitas hukum dan tata kelola institusi adalah fondasi bagi iklim usaha yang sehat.

Jika institusi Anda bergerak di sektor pendidikan, layanan publik, atau korporasi yang membutuhkan tata kelola berbasis data, BERNAS menyediakan jalur kolaborasi yang relevan.

Untuk perguruan tinggi dan lembaga yang ingin membangun pusat riset atau sistem informasi hukum terpadu, Consulting Business Plan dari BERNAS dapat membantu menyusun roadmap transformasi berbasis AI: diagnosa peluang, rekomendasi tools, hingga rencana eksekusi yang terukur.

Kunjungi layanan konsultasi 1-on-1 kami untuk memulai.

Bagi institusi yang memerlukan penguatan reputasi dan jangkauan publikasi akademik, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi ke jaringan media nasional terverifikasi.

Sementara itu, untuk kebutuhan pengembangan sistem digital dan otomasi proses internal, Koding.Studio membuka jalur pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan yang dikerjakan mahasiswa magang industri.

Mari jadikan kapasitas hukum dan tata kelola sebagai aset, bukan sekadar wacana.