YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Diskusi publik digelar NUSACOM PRATAMA dan inCODE di UC UGM, Selasa, 15 September 2026 sebagai ruang kritik, refleksi, dan rekomendasi agar partai politik tidak hanya menjadi mesin pemilu, tetapi kembali ke fungsi konstitusionalnya, yakni menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk saat rakyat sedang berduka karena bencana. Pasalnya saat ini di tengah kondisi banyak bencana alam, negara sepertinya abai dan tidak serius menanganinya.
Arie Sudjito selaku pengamat politik sekaligus Wakil Rektor 3 UGM selalu narasumber mengatakan, isu bencana selama ini di Indonesia tidak pernah menjadi isu strategis, karena hanya dianggap sebagai peristiwa teknis. Padahal efeknya sangat besar dan berdampak pada kemanusiaan, sehingga harus menjadi prioritas.
"Mestinya menjadi perhatian kelompok-kelompok strategis," kata dia.
Di Indonesia, menurutnya demokrasi itu disimplifikasi menjadi sekadar proses hukum.
Karena itu reformasi yang terjadi kini malah menciptakan berbagai macam bencana politik.
"Implikasinya bencana politik itu ya kemanusiaan juga," jelasnya.
Menurut dia, partai politik yang ada di Indonesia saat ini tidak berjalan, hanya menjadi organisasi peserta Pemilu saja. Pasca-pemilu, fungsi agregasi dan rotasi politik tidak berjalan.
"Ini karena partai sudah tercerabut dari akar sosialnya," kata dia.
Ari berpendapat, mestinya ada tanggung jawab dari negara untuk lebih memerhatikan berbagai bencana, baik bencana alam atau politik. Demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya sebagai pemilu.
"Partai-partai itu mestinya tau diri lah," tegasnya.
Ia menceritakan pengalamannya ikut melakukan penanganan bencana di Sumatera Utara dan Aceh bersama UGM.
Penanganan yang dilakukan negara begitu lambat, begitu juga pihak lain termasuk politisi / partai politik.
"Gak papa kibarkan bendera partai [di tengah bencana] tapi lakukan itu untuk membantu mereka," ujar Arie.
Ia menambahkan, masyarakat sipil selama ini sudah banyak berperan untuk membantu melakukan penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Meski demikian menurutnya itu tetap tanggung jawab pemerintah, bukan masyarakat.
"Negara tetap punya tanggungjawab di situ," tandasnya.
Sementara itu Didik Krisdiyanto selaku Kepala Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga mengatakan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Gempa, banjir, tanah longsor, erupsi, hingga kekeringan silih berganti melanda tanah air.
"Sekarang banyak bencana yang sifatnya akibat dari aktivitas kita sendiri, seperti kebakaran hutan, atau banjir," ujarnya.
Sekarang menurutnya muncul bencana kesehatan mental yang menurun akibat memburuknya lingkungan.
Karena itu ia mengajak semua pihak untuk meminimalisir terjadinya bencana, apapun wujudnya.
"Kerja-kerja kebencanaan itu panjang, aspek mitigasinya, aspek pasca-bencananya harus diperhatikan, jangan saja tan
ggap bencananya saja," kata dia.