BGN Bangun SPPG di Wilayah 3T, Sudaryono Targetkan Kantor Pindah 2 Bulan

Badan Gizi Nasional (BGN) akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Langkah ini merupakan bagian dari perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini belum sepenuhnya menjangkau daerah-daerah tersebut.

Kepala BGN Sudaryono menargetkan perpindahan kantor pusat ke Gedung Graha Merah Putih (GMP) yang saat ini ditempati PT Telkom Indonesia dalam waktu satu hingga dua bulan.

Keputusan ini membawa konsekuensi besar. Di satu sisi, masyarakat di wilayah 3T menantikan realisasi SPPG yang dijanjikan akan dibuka secara bertahap.

Di sisi lain, ratusan karyawan Telkom yang menempati Gedung Graha Merah Putih belum mengetahui secara pasti kapan dan ke mana mereka akan dipindahkan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, Edie Kurniawan selaku SVP Corporate Secretary Telkom Indonesia menyatakan bahwa lokasi tujuan pemindahan akan mengoptimalkan aset gedung Telkom yang ada.

"Lokasi tujuan pemindahan adalah dengan mengoptimalkan aset gedung Telkom, antara lain gedung Telkom Landmark Tower dan gedung Witel Telkom di area Jabodetabek," ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikutip dari laporan CNN Indonesia.

Ketidakpastian ini menyentuh langsung unit-unit strategis Telkom.

Direktorat Finance and Risk Management, Direktorat Wholesale and International Business, Direktorat Human Capital Management, Direktorat IT Digital, Direktorat Enterprise and Business Service, serta Direktorat Network termasuk dalam unit yang terdampak relokasi.

Harga Sewa Menunggu Penilaian Independen

Soal nilai sewa, Edie menegaskan bahwa penentuan harga akan menggunakan mekanisme penilaian nilai wajar oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen.

"Sementara untuk penentuan harga sewa akan menggunakan mekanisme penilaian (nilai wajar) oleh KJPP independen yang akan disepakati oleh kedua belah pihak," tambahnya.

Proses ini melibatkan evaluasi berjenjang mencakup aspek legal, kepatuhan, skema bisnis, tarif, serta risiko transaksi.

Dony Oskaria, Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, sebelumnya menyatakan bahwa transaksi sewa harus dilakukan dengan harga wajar dan melalui mekanisme KJPP.

Namun hingga kini, Telkom belum menghitung secara final biaya relokasi dan dampaknya terhadap kegiatan operasional.

"Identifikasi dampak terhadap kegiatan operasional perseroan masih dalam proses analisa, mengingat proses kerja sama masih dalam tahap diskusi dan identifikasi kebutuhan relokasi dan penjajakan skema kerjasama yang akan disepakati," jelas Edie.

BGN sendiri telah menyampaikan surat kepeminatan penyewaan ruang perkantoran kepada PT Telkom Landmark Tower (TLT), anak perusahaan Telkom.

Survei awal telah dilakukan bersama oleh BGN, TLT, dan Telkom sebelum proses administrasi dan teknis rampung sepenuhnya.

Tantangan Geografis Wilayah 3T

Perluasan SPPG ke wilayah 3T bukan perkara mudah.

Wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki tantangan geografis serta infrastruktur yang menyulitkan distribusi pangan dan pembangunan fasilitas.

Lokasi spesifik kabupaten atau kecamatan yang akan menjadi prioritas belum disebutkan secara rinci dalam sumber resmi.

Jika SPPG di wilayah 3T terealisasi, masyarakat di daerah terpencil akan mendapatkan akses MBG yang selama ini mungkin belum menjangkau mereka.

Namun ketidakpastian jadwal dan proses administrasi yang masih berjalan menimbulkan risiko penundaan manfaat.

Hal ini sejalan dengan dorongan pembenahan tata kelola MBG yang menekankan bahwa penghentian operasional SPPG bukan solusi, melainkan perbaikan sistem yang dibutuhkan.

Dari sisi korporasi, penyewaan GMP oleh BGN berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi Telkom melalui skema sewa yang dinilai secara wajar.

Kemungkinan kerja sama lain di luar penyewaan ruang, seperti penyediaan konektivitas, solusi digital, dan fasilitas workstation, masih dalam tahap diskusi dan dapat memperluas peluang bisnis perseroan.

Dampak terhadap pendapatan, laba, arus kas, dan kondisi keuangan Telkom masih dalam perhitungan karena nilai sewa belum ditetapkan.

Sementara bagi karyawan, relokasi menimbulkan potensi biaya tambahan dan penyesuaian lokasi kerja yang belum final.

Roadmap dan Transparansi Jadi Kunci

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan percepatan program MBG sebagai prioritas.

Namun percepatan tanpa perencanaan matang berisiko menciptakan masalah baru, baik di sisi penerima manfaat maupun di sisi korporasi yang terdampak.

Diperlukan percepatan penetapan lokasi SPPG di wilayah 3T melalui pemetaan geospasial dan identifikasi titik rawan gizi buruk berbasis data terpadu.

Transparansi penuh dalam proses penilaian sewa GMP oleh KJPP independen juga penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan.

Selain itu, penyusunan roadmap relokasi karyawan Telkom yang jelas dengan kompensasi dan dukungan logistik yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.

Integrasi sistem digital BGN untuk monitoring distribusi MBG di wilayah 3T secara real-time juga dapat memastikan program berjalan tepat sasaran.

Kemitraan dengan BUMN lain dan pemerintah daerah diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah 3T.

Tanpa itu, janji perluasan MBG ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berisiko berhenti sebagai rencana di atas kertas.

Pertanyaan besarnya: apakah perluasan program MBG ke wilayah 3T akan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, atau justru tersandung oleh ketidakpastian administrasi yang belum tuntas?