BRI Salurkan KUR Rp1.602 Triliun, Laba Tembus Rp48,2 Triliun

BRI menyalurkan KUR sebesar Rp1.602 triliun sejak 2015 hingga September 2026, dengan Rp167 triliun di antaranya tersalurkan pada Januari–September 2026 kepada 3,18 juta debitur.

Angka itu disampaikan dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2026 di Jakarta, 9 November 2026, bersamaan dengan pengumuman laba bersih BRI yang mencapai Rp48,2 triliun atau tumbuh 16,8 persen year on year.

Kinerja itu bukan sekadar catatan korporasi. Di baliknya ada 3,18 juta petani, pedagang, dan pelaku jasa yang menerima modal kerja tahun ini.

Ada juga pertanyaan yang belum tuntas: apakah kredit sebesar itu sudah mengubah nasib mereka, atau justru menambah beban utang baru di tengah daya beli yang belum pulih sepenuhnya?

Direktur Network & Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto, menegaskan posisi KUR dalam strategi perseroan.

"Penyaluran ini mencerminkan kontribusi nyata BRI dalam mendukung penguatan sektor produktif, khususnya ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan," ujarnya dalam konferensi pers tersebut, seperti dikutip Antara.

Sektor Pertanian Mendominasi, Sekaligus Jadi Titik Rawan

Komposisi penyaluran KUR BRI menunjukkan konsentrasi yang jelas.

Sektor pertanian menyerap 42,82 persen atau Rp71,5 triliun, disusul perdagangan 31,29 persen atau Rp52,25 triliun, dan jasa lainnya 15,82 persen atau Rp26,42 triliun.

Konsentrasi itu masuk akal secara misi, tetapi menyimpan risiko struktural. Sektor pertanian sangat rentan terhadap cuaca ekstrem, serangan hama, dan fluktuasi harga komoditas.

Ketika gagal panen terjadi, kemampuan bayar debitur ikut terguncang.

Persoalan ini bukan isapan jempol. Keluhan soal proses pencairan, syarat agunan, dan minimnya pendampingan pasca-pencairan masih muncul di kalangan pelaku UMKM.

Sebagian pengamat ekonomi menyoroti perlunya transparansi kualitas aset, terutama rasio kredit bermasalah pada segmen KUR, agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, Melampaui Rata-Rata Industri

Secara keseluruhan, kredit BRI hingga September 2026 mencapai Rp1.647,1 triliun atau tumbuh 14,5 persen year on year. Angka itu melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang tercatat 13,26 persen.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyoroti capaian tersebut.

"Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dari penyaluran kredit industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 13,26 persen," katanya dalam konferensi pers yang sama.

Porsi UMKM tetap mendominasi portofolio, yakni Rp1.250 triliun atau 75,9 persen dari total kredit, tumbuh 8,6 persen year on year.

Sementara kredit konsumer mencapai Rp242,9 triliun atau tumbuh 9 persen, ditopang KPR yang naik 13,1 persen dan kredit kendaraan bermotor yang melesat 302,8 persen.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga BRI tercatat Rp1.651 triliun atau tumbuh 12 persen.

Rasio CASA naik dari 67,6 persen pada September 2025 menjadi 70,0 persen pada September 2026, dengan LDR 87,8 persen dan CAR 23 persen.

Total aset konsolidasian mencapai sekitar Rp2.338 triliun atau tumbuh 10,1 persen. Bukan Sekadar Menyalurkan, tapi Menjaga Kualitas

Hery Gunardi memberi penekanan berbeda pada kesempatan itu. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan semata besarnya kredit yang disalurkan.

"Bagi BRI, yang terpenting bukan semata-mata seberapa besar kredit dapat disalurkan, tapi bagaimana kredit tersebut mampu mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sekaligus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Pernyataan itu relevan dengan konteks yang lebih luas. Program KUR adalah bagian dari strategi nasional penguatan UMKM dan ketahanan pangan.

Namun, penyaluran yang masif tanpa pendampingan berisiko mengubah kredit produktif menjadi beban konsumtif.

Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa 3,18 juta debitur masih kecil dibanding total UMKM nasional.

Artinya, masih ada lapisan pelaku usaha di bawah yang belum tersentuh pembiayaan formal dan tetap bergantung pada sumber modal informal dengan bunga tinggi. Apa yang Perlu Dibenahi

Persoalan struktural UMKM tidak selesai dengan penambahan plafon kredit. Ada tiga hal yang menuntut perhatian serius.

Pertama, pendampingan dan literasi keuangan pasca-pencairan. Debitur perlu dibantu mengelola modal, mencatat arus kas, dan meningkatkan produktivitas usaha, bukan hanya diberi dana lalu dilepas.

Kedua, diversifikasi portofolio. Ketergantungan pada pertanian dan perdagangan membuat portofolio rentan terhadap guncangan sektoral. Sektor jasa dan industri pengolahan perlu didorong agar risiko lebih tersebar.

Ketiga, transparansi kualitas aset. Publik berhak mengetahui perkembangan rasio kredit bermasalah pada segmen KUR secara berkala. Keterbukaan ini menjaga kepercayaan sekaligus mencegah kejutan di kemudian hari.

Sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN juga penting, terutama untuk skema asuransi kredit pertanian dan sistem peringatan dini berbasis data.

Perluasan akses bagi UMKM di daerah tertinggal melalui koperasi dan BUMDes bisa menjadi jalan lain agar manfaat KUR lebih merata. Yang Jarang Dibahas: Beban di Balik Angka Laba

Laba Rp48,2 triliun dan pertumbuhan kredit di atas industri adalah prestasi yang layak dicatat. Namun, diskusi publik sebaiknya tidak berhenti di situ.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kredit yang mengalir benar-benar mengubah skala usaha penerimanya.

Tanpa data produktivitas dan tingkat kelulusan usaha debitur, angka penyaluran hanya bercerita tentang besarnya uang yang berpindah, bukan tentang kesejahteraan yang tercipta.

Inilah ruang di mana data bisa menjadi emas. Jika BRI dan regulator membuka data kinerja debitur KUR secara agregat dan anonim, publik bisa menilai sendiri efektivitas program.

Kebijakan pun bisa diperbaiki berbasis bukti, bukan asumsi.

Bagi BRI, langkah itu justru memperkuat posisi sebagai bank UMKM terbesar.

Kredibilitas tidak dibangun dari besarnya penyaluran, melainkan dari kemampuan membuktikan bahwa kredit itu benar-benar mengangkat kelas usaha rakyat.

[STRATEGI SOLUSI]

Persoalan pendampingan UMKM dan literasi keuangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan penambahan plafon kredit. Di sinilah ekosistem BERNAS menawarkan jalan keluar yang terukur.

Pelaku usaha yang ingin membenahi pengelolaan keuangan, pemasaran, dan operasional bisa memulai dari 101 eBook UMKM terbitan UNMAHA di ebook.unmaha.ac.id, yang menyajikan panduan praktis mulai Rp60 ribu per buku.

Sementara itu, JasaPromo.id membantu UMKM memperluas jangkauan promosi digital agar produk mereka dikenal lebih luas.

Bagi pemilik usaha yang ingin mengurangi ketergantungan pada kehadiran pemilik, Adolo memetakan bagian bisnis yang bisa diotomatiskan dan mengotomatiskannya satu per satu.

Untuk yang membutuhkan perencanaan lebih menyeluruh, layanan Consulting Business Plan BERNAS menyediakan sesi konsultasi satu lawan satu guna menyusun roadmap transformasi digital yang terukur.

Dan bagi yang ingin membangun sistem digital sendiri, program Training NLP + Vibecoding + AI dari BERNAS memberi ruang praktik langsung dengan studi kasus nyata.

Ekosistem ini dirancang agar kredit produktif tidak berhenti sebagai utang, tetapi tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan.