Audiensi Soal Pembukaan Blokir Tanah Sunter Jaya, Pangdam Jaya Pastikan Blokir Dibuka

JAKARTA, BERNAS.ID – Pertemuan audiensi antara warga Sunter Jaya dan sejumlah pejabat tinggi TNI, Polri, Pemda, serta BPN digelar di RPTRA Sunter Jaya, Rabu (10/12/2025), untuk menindaklanjuti permintaan pencabutan pemblokiran klaim hak atas tanah warga yang selama ini tercatat dalam blokir Kodam Jaya dan BPN Jakarta Utara.

Hadir dalam pertemuan tersebut Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, Danrem 052/Wkr Brigjen Faizal Rizal, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta jajaran BPN Jakarta Utara.

Dari unsur warga, hadir Anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, Lurah Sunter Jaya Eka Persilian Yeluma, serta para ketua RW setempat.

Baca Juga : Desakan Warga Berhasil, BPN Akhirnya Cabut Blokir Lahan Sunter Jaya

Dalam pertemuan itu, Anggota DPRD DKI Ida Mahmudah menegaskan bahwa warga Sunter Jaya menginginkan kejelasan status tanah yang telah mereka miliki dengan sertifikat resmi.

“Kami berharap pemblokiran ini dicabut dan klaim Kodam Jaya dihapus, sehingga tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak warga.

Kami siap mengikuti prosesnya dan percaya pembukaan blokir segera dilakukan.

Tahun 2026, ketika dana hibah turun, warga bisa mengurus PTSL,” kata Ida.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi menyatakan komitmennya untuk membuka blokir tanah tersebut.

“Sejak tahun 1950 hingga 2025, memang ada administrasi yang harus diperbaiki.

Kalau itu demi kepentingan masyarakat, kami tidak ada masalah. Pemblokiran akan kami buka dan dilakukan secara tertulis.

Hari ini juga prosesnya dilaksanakan, dan teknisnya dikerjakan oleh BPN,” tegasnya.

Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono turut mengonfirmasi langkah tersebut.

“Kami mengapresiasi Kodam Jaya yang telah mencabut pemblokiran.

Kami sudah sepakat dan segera membuka blokir agar aktivitas pertanahan bisa kembali berjalan.”

Baca Juga : Warga Sunter Jaya Tantang BPN: ‘Buka Blokir atau Kami Akan Turun Lebih Banyak!’

Dari perwakilan warga, Ketua RW 002 H.

Khosin meminta kejelasan waktu penerbitan bukti pembukaan blokir. Ia menegaskan bahwa warga membutuhkan dokumen tertulis sebagai jaminan. “Kalau hasilnya keluar, kami bersyukur.

Tapi kalau tidak sesuai harapan, kami tak bisa menahan warga untuk tidak melakukan aksi,” ujarnya.

Setelah itu, Tokoh masyarakat sekaligus Ketua RW 05 Sunter Jaya, Hj.

Wan Syafrida, turut menyampaikan harapan besar warga atas keputusan pembukaan blokir ini.

Ia mengatakan banyak warga telah tinggal puluhan tahun namun belum dapat memiliki sertifikat karena biaya proses yang tinggi.

“Kalau blokir sudah dibuka, otomatis semuanya bisa dibuka.

Termasuk warga yang ingin mengurus PTSL,” ujarnya.

Adapun hasil akhir pertemuan merangkum bahwa Pangdam Jaya akan menerbitkan surat permohonan resmi pembukaan blokir tanah Sunter Jaya, sementara warga meminta agar bukti tertulis pembukaan blokir segera diberikan.

Selama proses berlangsung, warga tetap dapat menggunakan sertifikat tanah sebagaimana mestinya.

Dengan adanya kepastian pembukaan blokir tersebut, warga Sunter Jaya membatalkan rencana aksi unjuk rasa ke Kantor ATR/BPN Jakarta Selatan.

Pertemuan berakhir pukul 11.00 WIB dalam situasi aman dan kondusif.

Warga kini menunggu dokumen resmi sebagai tanda berakhirnya pemblokiran tanah mereka. (DID)