JAKARTA,BERNAS.ID – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Presidential Threshold Kontraproduktif dengan demokrasi.
Hal itu disampaikan Refly, usai mendaftarkan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Presidential Threshold hari ini, Jumat (4/9/2020).
Dalam gugatannya, Refly mengaku punya dua argumentasi yang sifatnya konstitusional dan ekstra atau non konstitusional.
Yang dimaksud dengan argumentasi konstitusional yaitu PT Presiden telah mengamputasi hak sejumlah partai untuk mengajukan capres. Secara post factum itu ada empat partai politik yang kehilangan hak konstitusionalnya, untuk bisa mengusung atau mengajukan calon presidennya. Yaitu PSI, Garuda, kemudian Berkarya dan kemudian Perindo.
Partai.
Bahkan, hal yang sama kemungkinan terjadi pada Pilpres 2024 mendatang. Di mana, terdapat partai-partai baru yang kemungkinan tidak bisa mencalonkan sendiri capres dari partainya. Karena sebagaimana diketahui, PT Pilpres yang diatur di dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu menetapkan besaran dukungan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR partai politik, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
“”Nah, hak konstitusional ini secara teoritis tidak boleh dihilangkan di peraturan di bawahnya, di undang-undang.
Ini hak konstitusional, hak di atas,” paparnya.
Kemudian untuk argumentasi non konstutusional, Refly menyebutkan bahwa aturan itu menciptakan kerusakan yang luar biasa. Di mana, kontestasi Pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon menghasilkan perpecahan di masyarakat.
“Kalau kita lihat dengan hati yang jujur, apa sih legitimasi untuk mempertahankan presidential threshold? Enggak jelas.
Kecuali bahwa kemarin itu (Pilpres 2019) adalah menjamin the incumbent bisa nyalon lagi, dan kemudian lawannya cuma satu, head to head.
Karena jauh lebih gampang memenangkan pertarungan kalau dia head to head ketimbang calonnya harus 5,”jelasnya.
Sementara itu, Rizal Ramli menyebut tidak mau berandai-andai gugatannya ini akan membawanya nyapres.
Mantan menteri era Presiden Gus Dur dan Presiden Jokowi itu memastikan dahulu guna menjebol gugatannya itu.
RR melihat sistem demokrasi yang dia perjuangkan sejak tahun 1978 telah beralih kepada bentuk lain yang disebut sebagai demokrasi kriminal.
“Kita harus ubah dari demokrasi kriminal ke demokrasi yang amanah dan good goverment. Dan ini perjuangan yang penting dan strategis,” pungkas RR.(fir)