BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

HUKUM

Terkait Covid-19, Soal Pembebasan Napi Korupsi Ketum KBPP POLRI Sebut Lihat Dulu Kondisi LP

Pada dasarnya kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham RI, berencana membebaskan Napi kasus koruptor adalah guna mengantisipasi mengenai ba...

Sabtu, 4 April 2020 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 3 April 2020.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita hukum terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Pada dasarnya kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham RI,  berencana membebaskan Napi kasus koruptor adalah guna mengantisipasi mengenai bahayanya penyebaran virus Covid-19 atau Corona.

Demikian disampaikan Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP POLRI),  AH Bimo Suryono,  pada media,  Sabtu (4/4/2020).

Dijelaskan oleh Bimo, memang dikhawatirkan pandemi Covid-19 dapat mengancam jiwa para warga binaan siapapun itu.

“Sebagaimana kita ketahui bersama diseluruh Lapas di Indonesia,  daya tampungnya sudah jauh melebihi dari yang seharusnya sehingga dikhawatirkan memudahkan penyebaran virus, yang mengancam keselamatan jiwa penghuni LP, ” terangnya.

Namun demikian sambung Bimo,  khusus mengenai napi korupsi yang di tahan di LP khusus hendaknya dapat dilihat dulu kondisinya secara nyata,  apakah keadaannya sama padatnya sebagaimana LP lainnya. 

“Jika memang kondisinya membahayakan,  maka tidak ada salahnya kebijakan tersebut juga berlaku untuk para napi korupsi atas dasar kemanusiaan,” tambah Bimo.

Akan tetapi keputusan terakhir pada kebijakan dan keputusan dari pemerintah.

“Yang tentunya akan diputuskan dengan kajian yang teliti dan mendalam terlebih dahulu, ” pungkasnya. (fir)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita HukumPilar Kebijakan