YOGYA, BERNAS.ID – Selama ini perlintasan sebidang merupakan salah satu titik terjadinya kecelakaan, karena banyak pengendara menerobos, meski palang pintu kereta api sudah tertutup. Melihat fakta tersebut, Daop 6 Yogyakarta bersama instansi-instansi terkait melakukan sosialisasi di Perlintasan Sebidang JPL 349 Jl. Timoho, JPL 352 Jl.
Lempuyangan, dan JPL 347 Jl. HOS Cokro Aminoto Yogyakarta pada Selasa (17/9/2019) pagi.
Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Eko Budiyanto menjelaskan, dalam kesempatan ini, Daop 6 Yogyakarta menggandeng pihak kepolisian, dinas perhubungan serta pemerintah daerah. Tak hanya imbauan untuk mematuhi aturan di perlintasan sebidang, di lokasi tersebut pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar.
Para pelanggar, yang rata-rata adalah pengendara motor yang tidak memakai helm diminta menyanyi lagu kebangsaan seperti Padamu Negeri atau Halo-halo Bandung.
Setelah itu mereka diberi imbauan dan bunga oleh pihak kepolisian.
“Kegiatan serupa juga dilakukan serentak di sejumlah perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sebab, pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api,” ujarnya.
Ia menguraikan, giat perlintasan sebidang ini merupakan tindak lanjut dari FGD (Focus Group Discussion) bertajuk ?Perlintasan Sebidang Tanggung Jawab Siapa?? yang telah dilaksanakan di Jakarta pada 6 September lalu.
FGD dalam rangka HUT ke-74 KAI tersebut dihadiri oleh semua stakeholder terkait perlintasan sebidang, mulai dari Komisi V DPR RI, Kemenhub, Kemendagri, Bappenas, Polri, Pengamat, Akademisi, jajaran KAI, para Kadishub dan Polda di Jawa-Sumatera, serta pihak terkait lainnya.
“Kegiatan FGD tersebut melahirkan piagam Komitmen Bersama ditandatangani oleh DPR RI, Kemenhub, Kemendagri, Bappenas, KNKT, POLRI, KAI, dan Jasa Raharja,” paparnya.
Ia menguraikan, piagam tersebut menyatakan bahwa para pihak-pihak terkait berkomitmen untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau terkait perlintasan sebidang, melakukan evaluasi keselamatan di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya serta melakukan kegiatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai tugas dan kewenangannya.
Perlu diketahui perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya yang dibuat sebidang. Perlintasan sebidang muncul karena meningkatnya mobilitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan yang melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api. Tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas memicu timbulnya permasalahan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang.
Daop 6 Yogyakarta mencatat terdapat 445 perlintasan aktif.
Dari sejumlah perlintasan tersebut ada sebanyak 120 perlintasan dijaga, adapun perlintasan yang tidak dijaga sebanyak 240 perlintasan. 58 lainnya merupakan perlintasan tidak resmi.
Sedangkan perlintasan tidak sebidang baik berupa flyover maupun underpass berjumlah 27.
“Pada kenyataan banyak orang lalu-lalang di perlintasan. Sejak tahun 2018 hingga 2019 sudah ada 65 kasus kecelakaan di perlintasan di Jateng-DIY,” ungkap Eko.
Undang Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 menyatakan bahwa ?Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib: Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain; Mendahulukan kereta api, dan; Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.?
Meskipun kewajiban terkait penyelesaian keberadaan di perlintasan sebidang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab KAI selaku operator, namun untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang beberapa upaya telah dilakukan KAI.
Di antaranya melakukan sosialisasi dan menutup perlintasan tidak resmi secara bertahap.
Sebanyak lebih dari 63 perlintasan tidak resmi telah ditutup dari tahun 2018 – Juni 2019. Pada prosesnya langkah yang dilakukan KAI untuk keselamatan tersebut juga kerap mendapatkan penolakan dari masyarakat, dalam kondisi tersebut diperlukan langkah untuk mencari jalur alternatif bagi masyarakat yang harus disolusikan bersama oleh pemerintah pusat atau daerah. (den)

