BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

POLITIK

Pemindahan Ibukota Negara Ala Jokowi Cacat Hukum ? Ini Penjelasannya

Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menyebut, pemindahan ibukota negara jangan disamakan dengan pindah desa....

Selasa, 27 Agustus 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 26 Agustus 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Pemindahan ibukota negara yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, Senin (26/8/2019), di Istana Negara terus mendapatkan respon beragam.

Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menyebut, pemindahan ibukota negara jangan disamakan dengan pindah desa. Harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal terkait rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Proses pemindahan ibukota itu bukan mindahkan kelurahan atau desa,” ujar, Yandri Susanto di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Pemerintah seharusnya melakukan kajian dan mengajukan tahapan perundang-undangan yaitu mengajukan untuk diterbitkan UU pemindahan ibukota negara. Jika dipaksakan tanpa ada landasan hukum, maka pemerintah sama saja melakukan maladministrasi atau aktivitas cacat hukum.

Artinya, pemerintah boleh memindahkan ibukota tapi dengan syarat itu regulasinya mesti dipenuhi.

“Ini cacat prosedur. Seharusnya pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibu kota,” tambah ketua DPP PAN ini.

Yang perlu didahukan Jokowi adalah perkara UU Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang harus dicabut terlebih dahulu sebelum pindah ke kota baru.

“Kalau mindahkan ibukota, UU DKI sebagai ibukota negara harus dicabut dulu”.(ren)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PolitikPilar Kebijakan