JAKARTA, BERNAS.id – Pemindahan ibukota negara yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, Senin (26/8/2019), di Istana Negara terus mendapatkan respon beragam.
Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menyebut, pemindahan ibukota negara jangan disamakan dengan pindah desa. Harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal terkait rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Proses pemindahan ibukota itu bukan mindahkan kelurahan atau desa,” ujar, Yandri Susanto di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Pemerintah seharusnya melakukan kajian dan mengajukan tahapan perundang-undangan yaitu mengajukan untuk diterbitkan UU pemindahan ibukota negara. Jika dipaksakan tanpa ada landasan hukum, maka pemerintah sama saja melakukan maladministrasi atau aktivitas cacat hukum.
Artinya, pemerintah boleh memindahkan ibukota tapi dengan syarat itu regulasinya mesti dipenuhi.
“Ini cacat prosedur. Seharusnya pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibu kota,” tambah ketua DPP PAN ini.
Yang perlu didahukan Jokowi adalah perkara UU Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang harus dicabut terlebih dahulu sebelum pindah ke kota baru.
“Kalau mindahkan ibukota, UU DKI sebagai ibukota negara harus dicabut dulu”.(ren)