BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

HUKUM

Koordinasi Mentan-Mendag Lemah, Celah Terjadi Korupsi Impor Pangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menemukan adanya kasus suap dalam komoditas impor pangan. KPK meminta pemerintah harus tegas dalam penentuan ku...

Jumat, 9 Agustus 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menemukan adanya kasus suap dalam komoditas impor pangan."

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Agustus 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita hukum terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menemukan adanya kasus suap dalam komoditas impor pangan. KPK meminta pemerintah harus tegas dalam penentuan kuota impor yang kerap dijadikan lahan korupsi bagi politikus atau pengusaha.

?Ya seperti kegiatan suap-menyuap terjadi berulang-ulang, dan kita berharap sebenarnya ini di-stop, tapi sampai sekarang nggak juga. Dulu kita pernah kasus impor sapi, sekarang bawang.

Ini kelihatannya modusnya masih sama. Cuma modus cara bergeraknya berbeda-beda.

Jadi kita harus menyesuaikan diri untuk hal itu,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

?Ini harus di-stop, pemerintah ini harus tegas menurut saya.

Penentuan kuota-kuota ini selalu menjadi lahan untuk suap-menyuap. Karena hampir semua komoditi. Sehingga di pasar masih kelebihan pun karena ingin mendapat keuntungan ekonomi mereka,? lanjutnya.

Laode menilai ada titik kelemahan di pemerintahan soal kuota impor pangan.

Yakni lemahnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagagan.

?Titik lemahnya itu sebenarnya kan sebenarnya komoditas dari pertanian itu kan ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Tetapi ini sepertinya antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian nggak selalu sinkron,? katanya.

Ia pun mencontohkan soal perdebatan impor beras. Kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, menurutnya, tidak sejalan.

?Misalnya kayak kemarin, impor beras, Kementerian Pertanian bilang ini beras banyak dan cukup, tapi masih saja diimpor oleh Kementerian Perdagangan akhirnya Kepala Bulog mengeluh, mau ditaruh di mana impor ini, karena gudangnya sudah penuh.

Itu aneh sebenarnya, masa pemerintahan nggak bisa berkoordinasi dengan baik,? sindir Laode.

Perbedaan data kuota impor itu, jelas Laode, dapat dijadikan celah oleh beberapa oknum untuk melakukan korupsi. Itu lantaran perbedaan harga yang cukup tinggi di luar negeri dengan dalam negeri. 

?Iya perdagangan pengaruh dan itu akhirnya dimanfaatkan. Karena selisih harga komoditi di luar negeri dengan dalam negeri itu tinggi banget.

Seperti bawang putih harganya satu kilo di sini berapa? Kalau di China murah sekali. Beras juga begitu, harga beras itu setengahnya harga per Kg di luar negeri dengan dalam negeri,? ungkapnya. (sbh)

Tag:#kpk#impor pangan#korupsi pangan#mentan#mendag#suap impor

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita HukumPilar Kebijakan