BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

FINANSIAL

Menteri PANRB Beri 5 Resep Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Sumut

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memberikan lima resep untuk menguatkan akuntabilitas, serta diberikan pendampin...

Kamis, 1 Agustus 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 31 Juli 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

MEDAN, BERNAS.ID ? Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terus dipacu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memberikan lima resep untuk menguatkan akuntabilitas, serta diberikan pendampingan teknis dari Kedeputian bidang Reformasi Birokrasi, Akuntablilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas).

Resep tersebut diberikan karena nilai SAKIP Pemprov Sumut belum ada peningkatan selama tiga tahun terakhir.  ?Saya ingin menyampaikan lima resep untuk menguatkan akuntabilitas, yang tentu selanjutnya seluruh instansi pemerintah se-Provinsi Sumatera Utara akan didampingi secara teknis oleh Kedeputian RB Kunwas beserta staf,? ujar Menteri PANRB Syafruddin, dalam arahannya di acara Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Kamis (1/8/2019).

Pertama, adalah setiap kepala daerah di Sumut harus menetapkan fokus dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan isu strategis serta potensi wilayahnya.

Syafruddin memberi contoh, Danau Toba melintasi lima kabupaten, yang potensi pariwisatanya bisa lebih difokuskan.

Resep kedua yang diberikan mantan Wakapolri ini adalah menetapkan ukuran keberhasilan dan target yang akan dicapai. Ukuran keberhasilan itu digunakan sebagai acuan untuk mendorong kinerja melalui mekanisme monitoring dan evaluasi.

Ketiga, yakni menjabarkan setiap fokus atau prioritas pembangunan ke sasaran yang lebih rinci. ?Buat pola logikanya, identifikasi critical success factor yang mempengaruhi pencapaiannya, serta libatkan ahli untuk mengidentifikasinya,? jelasnya.

Keempat, setiap program dan kegiatan di Provinsi Sumut harus berkaitan dengan fokus atau prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari situ akan terlihat jelas program dan kegiatan yang tidak relevan, sehingga berpotensi terjadi pemborosan jika tetap dilaksanakan.

Resep terakhir yang diberikan Syafruddin adalah identifikasi, analisa dan hapus output atau komponen sub-kegiatan dan belanja yang tidak relevan dengan tujuan kegiatan. ?Fokuskan alokasi anggaran pada belanja yang berdampak, bukan kepada hal-hal yang tidak jelas dampak dan manfaatnya,? tegasnya.

Lima resep itu diberikan mengingat selama tiga tahun, akuntabilitas kinerja Provinsi Sumut tidak terjadi banyak perubahan.

Tahun 2016, Sumut mendapat nilai 54,87 (kategori CC), tahun 2017 naik 0,46 poin menjadi 55,33 (kategori CC), dan tahun 2018 naik 0,89 poin menjadi 56,12 (kategori CC).

Selain tidak akuntabel, penilaian itu juga menunjukkan adanya kegiatan atau program yang tidak memiliki manfaat secara langsung bagi masyarakat. ?Jika kondisi ini terus terjadi, saya merekomendasikan kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk segera melakukan penyegaran di jabatan strategis,? tambahnya.

Tujuan akhir dari akuntabilitas setiap instansi pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Syafruddin menekankan, kuncinya adalah budaya kerja, perbaikan mind set dan culture set, serta fokus untuk selalu melayani. 

Tentu, untuk mengoptimalkan nilai SAKIP, Kementerian PANRB tidak lepas tangan terhadap instansi poemerintah. Kedeputian RB Kunwas akan memberikan pembinaan serta asistensi secara melekat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 

Pembinaan dari Kementerian PANRB juga harus beriringan dengan kepemimpinan yang kuat untuk perubahan nyata dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran. ?Saya berharap dalam 6 bulan kedepan hingga penghujung tahun 2019, seluruh kinerja sudah dapat di-refocusing pada prioritas pembangunan daerah,? pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Syafruddin juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah, Deputi bidang RB Kunwas Kementerian PANRB M.

Yusuf Ateh, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatra Utara Vincentia Moli Ambar Wahyuni, serta para bupati dan wali kota se-Sumatra Utara. (cdr)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“Menteri PANRB Beri 5 Resep Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Sumut”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita FinansialPilar Bisnis