YOGYA, BERNAS.ID – Pembentukan pengurus kampung di Kota Yogyakarta sebagai amanah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 hampir selesai. Tinggal tiga kepengurusan saja yang belum memiliki surat keputusan.
?Masih ada tiga dari total 169 kampung yang tengah dalam proses melengkapi kepengurusan,? kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Octo Noor Arafat, Rabu (30/1/2019).
Susunan kepengurusan kampung cukup sederhana yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan tiga seksi, masing-masing seksi pembangunan fisik, seksi pembangunan nonfisik serta seksi data dan teknologi informasi.
Susunan kepengurusan yang sudah terbentuk kemudian akan ditetapkan melalui surat keputusan lurah setempat.
?Meskipun di peraturan walikota tidak ada larangan untuk rangkap jabatan dengan RT atau RW, namun kami mengimbau agar susunan kepengurusan kampung diisi oleh warga yang belum memiliki jabatan di jajaran pengurus RT atau RW,? katanya.
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Pembentukan Pengurus Kampung ditetapkan sebanyak 170 kampung, namun terjadi penggabungan satu kampung di Kelurahan Patehan sehingga hanya ada tiga kampung di kelurahan tersebut sesuai jumlah eks-Rukun Kampung (RK).
Seluruh kepengurusan yang terbentuk diminta bersinergi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk menyusun rencana pembangunan pada 2020 melalui musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kampung yang berdaya. (den)