YOGYA, BERNAS.ID– Terbitnya Peraturan Walikota No.85/2018 tentang pencabutan moratorium hotel secara terbatas yang menandai dibukanya izin pendirian hotel mendapat tanggapan beragam dari sejumlah masyarakat. DPRD Kota Jogja menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kehilangan sensitifitas menghadapi situasi dan kebutuhan saat ini.
Nasrul Khoiri, Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja menilai terbitnya Perwal tersebut kontraproduktif dengan kebutuhan dan kritikan yang seringkali disampaikan masyarakat selama ini. Meskipun Pemkot telah mempertimbangkan beberapa aspek dan kajian, katanya, namun bila dirasakan dengan nurani hal itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Perwal itu mengabaikan aspirasi masyarakat dan menegaskan Pemkot berdiri lebih condong kepada kepentingan investor,” kritik Nasrul yang juga Ketua Fraksi PKS Jogja itu, Kamis (3/1/2019).
Menurutnya, sebelum menerbitkan Perwal No.85/2018 Pemkot seharusnya melandasi beberapa pertimbangan sebelum mencabut moratorium pendirian hotel.
Dia menyontohkan saat moratorium masih diberlakukan, ada investor yang melanggar aturan dengan sengaja menabrak dan mengakali aturan Pemkot. Seharusnya itu diselesaikan lebih dulu.
“Ini menurunkan marwah atau wibawa Pemkot. Ambil contoh kasus hotel di Jalan Timoho (@Home Premiere) dan di Jalan Diponegoro (Grand Senyum),” katanya.
Selain itu, lanjut Nasrul, banyak kelompok masyarakat yang mengeluh dan mengadukan ke DPRD Jogja maupun ke lembaga ombudsman terkait dampak pembangunan hotel dan hunian bertingkat (apartemen).
Warga mengadu lantaran proyek-proyek tersebut mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
“Mirisnya keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut selalu “mentok” pada jawaban Pemkot yang normatif dan tidak solutif,” katanya.
Nasrul mengatakan hingga kini belum ada bukti empirik sumbangsih hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan Pemkot belum menyiapkan sistem yang integral atas potensi PAD dari pajak hotel.
“Pemkot juga tidak pernah melibatkan DPRD dalam penyiapan kebijakan pencabutan moratorium ini. Padahal kedudukan DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah daerah tidak boleh dinafikan begitu saja,” katanya.
Hal senada juga dkemukakan Wakil Ketua Fraksi PDIP Antonius Foki Ardianto.
Menurutnya, selain persoalan tersebut sampai saat ini Pemkot juga belum mampu menyelesaikan persoalan terkait pembangunan apartemen.
“Sampai sekarang juga tidak ada kejelasan tentang hak bagi MBR di apartemen-apartemen yang dibangun itu. Setidaknya, ada dua pembangunan apartemen yang saat ini berjalan baik di Bumijo maupun Blimbingsari,” katanya.
Baik Nasrul maupun Fokki mendesak Pemkot untuk menarik kembali Perwal 85/2018 dan melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat termasuk DPRD. Fraksi PDIP, lanjut Fokki akan menggalang dukungan kepada anggota Dewan yang lain untuk bisa menggunakan hak mengajukan pertanyaan kepada walikota.
“Kami akan galang dukungan anggota Dewan untuk mempertanyakan kebijakan ini,” tandasnya. (den)