Bernas.id-Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akhirnya mengabulkan tuntutan ratusan pengemudi becak motor (bentor) yang melakukan aksi sejak Selasa (25/9/2018) hingga Rabu (26/9/2018). Mereka diijinkan tetap beroperasi sebelum adanya peraturan baru tentang betor diberlakukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi menemui ratusan pengemudi bentor yang melakukan aksi di halaman Kantor Gubernur DIY pada Rabu Siang. Setelah melakukan audiensi dengan perwakilan pengemudi bentor, Gatot memberikan paparan kepada ratusan pengemudi bentor yang telah menunggu sedari pagi.
?Keputusan yang pertama panjengan [kalian] silahkan bekerja lagi mencari nafkah dengan bentor.
Yang kedua terkait dengan aktifitas sweping, saya akan berkoordinasi dengan pihak Polda DIY untuk sweping ini dipilih hal-hal yang sifatnya teknis pelanggaran,? kata Gatot di depan ratusan pengemudi bentor.
Dengan demikian, maka seluruh pengemudi bentor boleh beroperasi dengan syarat harus mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini termasuk kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
?Kesepekatan ini berlaku sampai nanti kita ada kesepakatan baru yang tentunya lebih kita gunakan untuk menampung aspirasi panjengan,? sambung Gatot.
Ia mengaku, dengan belum adanya legalitas bentor dalam beroperasi, pihaknya telah berupaya mencari solusi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat prototipe pengganti bentor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian pembuatan prototipe diakuinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Di sisi lain, menurut Gatot gejolak yang terjadi pada ribuan pengemudi bentor hanya karena imbas dari pembangunan pedestrian di kawasan Malioboro. Hal itu membuat mereka tidak memiliki tempat mangkal di sekitar malioboro, sehingga para pengemudi bentor kecewa.
?Sebenarnya semuanya terdampak [pembangunan kawasan Malioboro], PKL [pedagang kaki lima], dan andong, tapi kebetulan yang berekasi mereka [pengemudi bentor]. Nanti semuanya akan ditata zonasinya.
Ini kan dampak pembangunan yang membuat mereka tidak nyaman untuk melakukan aktivitas ekonomi,? tandasnya. (den)