Bernas.id – Setyo Budi Takarina, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Informasi UNY menyebut tata persuratan UNY sudah punya aturan baku berdasarkan Permenristekdikti No 51 Tahun 2015 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan diturunkan melalui Peraturan Rektor UNY No 5 Tahun 2017 Tanggal 3 Januari 2017, Ruang Sidang Senat UNY, Kamis 19 Juli 2018
Disebut Setyo Budi, salah satu hal yang sering digunakan adalah surat dinas, yaitu sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat Dinas yang baik dan benar tidak terlalu panjang, bahasanya jelas, padat dan sopan serta sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan.
Untuk jenis naskah surat di UNY hanya menggunakan dua font standar, yaitu times new roman dan bookman old style. ?Mayoritas yang belum sesuai standar tata naskah adalah kop surat, logo, bentuk surat, bentuk huruf dan penempatan stempel,? kata Setyo Budi Takarina.
Untuk itu, Setyo Budi mengimbau agar atasan langsung/atasan ikut mengoreksi dengan membubuhkan paraf pada surat yang dibuat dengan mengacu pada panduan tata naskah. ?Akan lebih baik bila dikerjakan oleh staf yang sudah terlatih, jangan hanya mempertimbangkan mudah dan cepat, tetapi lupa efisiensi. Selangkah lebih maju, tata persuratan UNY telah menggunakan sistem online dalam pendisposisian surat sehingga di manapun pejabatnya dapat membaca dan mendisposisi surat dengan terkoneksi internet.
Praktis, cepat dan dokumen tersimpan dengan baik,? bebernya.
Pembicara kedua, Anang Priyanto dalam paparannya menjelaskan bahwa surat keputusan merupakan sebuah produk kebijakan dari pejabat suatu instansi tertentu. Bilamana instansi itu tersebut merupakan instansi pemerintah, maka surat keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.
?Surat keputusan tersebut bercirikan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdana,? kata Anang Priyanto.
Kepala UPT LKBH UNY tersebut mengatakan bahwa pejabat unit kerja di Universitas Negeri Yogyakarta yang diberi wewenang untuk mengeluarkan Keputusan, yaitu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga/Badan, dan Kepala Biro. (*/Jat)