BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Airlangga Hartarto Minta Seluruh Pengurus Golkar Pasang Foto Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta supaya seluruh pengurus Golkar di daerah mulai memasang foto Presiden RI Joko Widodo untuk sosialisasi pemen...

Rabu, 28 Maret 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 27 Maret 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta supaya seluruh pengurus Golkar di daerah mulai memasang foto Presiden RI Joko Widodo untuk sosialisasi pemenangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Sosialisasi pemenangan Golkar dan Presiden Jokowi di ajang pilkada dan pemilu serentak, mulai kami lakukan sekarang. Saya mendorong daerah untuk memasang foto Pak Jokowi dalam setiap kegiatan partai,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis DPP Partai Golkar di Jakarta, Rabu (28/3/18).

Ia menjelaskan berdasarkan pertemuan jajaran pengurus DPP Golkar dengan dewan pembina partai, di Jakarta, Selasa (27/3/18), para senior Partai Golkar juga menyatakan siap turun ke lapangan membantu sosialisasi dan kampanye pemenangan Jokowi, serta pilkada dan pemilihan legislatif.

“Kami mendapatkan masukan dari dewan pembina agar seluruh senior partai Golkar siap untuk terjun dalam kampanye pileg maupun pilpres,” jelasnya.

Ia menambahkan partainya akan fokus memenangkan Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 melalui slogan ?Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Untuk Indonesia Sejahtera? dengan target pemenangan pileg sebesar 18 persen atau setara 110 kursi parlemen.

Sementara, soal usulan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Jokowi, Airlangga menekankan bahwa Golkar baru akan membahasnya setelah perhelatan pilkada selesai.

Tag:#airlangga hartarto#partai golkar#foto jokowi#sosialisasi#pengurus golkar

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan