BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kepala Daerah Korupsi, ICW: Rakyat Cermat Pilih Pemimpinnya

Ada calon petahana Pilkada serentak 2018 yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Kamis, 1 Maret 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 28 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Ada calon petahana Pilkada serentak 2018 yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Petahana di awal 2018 yang ditangkap KPK adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae. Daftar calon kepala daerah yang ditangkap KPK adalah Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang merupakan calon gubernur Lampung.

Pencalonan calon kepala daerah/pasangan calon kepala daerah tidak dapat ditarik kembali, meskipun yang bersangkutan sudah berstatus sebagai tersangka kasus korupsi.

Sehingga mereka pun tetap akan maju pada kontestasi Pilkada 2018. Ketentuan ini berlaku bagi paslon yang maju lewat parpol maupun perseorangan/independen.

“Tidak bisa mundur,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Kamis (15/2/18).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan para calon kepala daerah masih terus berkompetisi di Pilkada serentak 2018 meski berstatus tersangka.

“Aturan dan PKPU masih membolehkan sampai yang bersangkutan berkuatan hukum tetap,” ungkap Tjahjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/2/18).

Melihat dari Peraturan KPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 6 (4) tertulis partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

Dengan demikian para calon kepala daerah yang tersandung kasus korupsi pun masih bisa maju bertarung di Pilkada serentak 2018 dan tidak bisa mundur dari kontestasi Pilkada. Mendagri mengungkapkan kepada para kepala daerah petahana yang maju di Pilkada 2018 supaya tidak menggunakan fasilitas negara.

Ditegaskan Tjahjo, para calon kepala daerah harus mandiri.

“Tidak boleh pakai fasilitas negara itu saja jelas dan tidak boleh memanfaatkan anggaran daerah harus mandiri,” ungkapnya.

Cermat pilih kepala daerah

Di lain sisi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kepala daerah merupakan pejabat negara yang rentan melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2017. Bahkan di awal tahun 2018, KPK sudah berulang kali menangkap tangan kepala daerah termasuk petahana di Pilkada 2018.

Staf divisi investigasi ICW, Wana Alamsyah mengungkapkan ada 30 kepala daerah di 29 daerah yang terjerat kasus korupsi selama 2017. Di 12 daerah di antaranya akan menyelenggarakan Pilkada 2018.

Menurut ICW, maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah ini diduga dilakukan untuk membiayai kampanye yang memakan dana sangat besar.

Sementara, Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri mengajak para pemilih di daerah penyelenggara Pilkada serentak 2018 agar lebih cermat dan bijak dalam memilih calon kepala daerahnya.

“Kami juga mengajak pemilih di tujuh provinsi ini untuk bijak dan cermat serta kritis memilih calon gubernur. Jangan sampai setelah ini masih tercatat juga provinsinya memiliki kasus korupsi,” katanya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan