BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Lobi-lobi Politik Ketua MK, Nah Terbuktikan (Bagian 1)

Keputusan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Arief Hidayat yang menolak permohonan uji materi sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik berb...

Kamis, 15 Februari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 14 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Bernas.id – Keputusan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Arief Hidayat yang menolak permohonan uji materi sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik berbagai kalangan. Sebelumnya, masyarakat juga sudah menduga akan hasil keputusan MK tersebut. Soalnya, Ketua MK sebelumnya ditengarai melakukan lobi kepada sebagian anggota DPR agar dirinya terpilih kembali menjadi Ketua MK dengan imbalan menolak uji materi tentang Hak Angket KPK.

Masyarakat pun bergerak, mencela aksi tidak pantas Ketua MK tersebut.

Prof Asep Saefuddin, Juru Bicara Forum Guru Besar Anti Korupsi mengatakan, bahwa kita tidak boleh menoleransi perilaku bohong. Apalagi diduga dilakukan oleh seorang Ketua MK.

Dimana lembaga tersebut berfungsi sebagai garda penjaga kebenaran.

Harus bersih dari unsur kebohongan.

Selain itu, Lalola Easter dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang juga mewakili koalisi masyarakat sipil di sela-sela aksi teatrikal di gedung MK baru-baru ini mengatakan, Ketua MK telah dua kali melakukan pelanggaran etik. Keduanya mendapatkan teguran ringan, kartu kuning. Dua kali kartu kuning berarti sudah kartu merah.

Itu artinya, Ketua MK harus mundur. Namun, sebaliknya Ketua MK bergeming, hingga Selasa (13/2) tak mau mundur.

Di samping itu 54 guru besar se-Indonesia berkumpul dan menyampaikan sikap mereka, mendesak Arief Hidayat mundur sebagai Ketua MK.

Pemeriksaan Arief Hidayat

Untuk kedua kalinya, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan.

Pertama ketika Arief Hidayat mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi jaksa. Kasus kedua, lobi-lobi seperti yang dijelaskan di atas.

Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, 6 Desember 2017 lalu.

Dewan Etik MK sebelumnya menyatakan Arief Hidayat tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan pimpinan komisi III. Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran ringan karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Arief menghadiri pertemuan tersebut tanpa undangan secara resmi dari DPR, melainkan hanya melalui telepon.

Dewan Etik MK telah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK, Arief Hidayat. Sementara, dalam rangkaian pemeriksaan, Arief dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan Pimpinan komisi III. Pada pemeriksaan yang selesai 11 Januari 2018 itu, Arief terbukti melanggar etik ringan.

“Berdasarkan pemeriksaan, maka secara singkat kami sampaikan bahwa pada 11 Januari 2018, Dewan Etik telah menuntaskan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan hasilnya Dewan Etik menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, Selasa (16/1).

“Dalam rangkaian pemeriksaan tidak terdapat bukti bahwa hakim terlapor melakukan lobi-lobi politik,” kata Fajar.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menyampaikan, berdasarkan pemberitaan di beberapa media massa pada November hingga Desember 2017, Arief diduga telah melakukan lobi kepada anggota Komisi III DPR RI, pimpinan fraksi di DPR RI, dan pimpinan partai politik.

Lobi tersebut bertujuan agar DPR mendukung dirinya sebagai calon tunggal hakim konstitusi dan kemudian dipilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR RI untuk periode 2018-2023.

Diberitakan, dalam lobi-lobi tersebut patut diduga Arief menjanjikan akan menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) jika Arief terpilih kembali.

Perkara itu berkaitan dengan pengujian keabsahan Pansus Angket di DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap KPK.

Kewenangan MK

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (eksekutif) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislatif). MK mengadili perkara-perkara yang menyangkut persoalan kelembagaan negara atau institusi politik.

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UU, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

?Kewenangan yang dimiliki lembaga ini (Due Process of Law Empeachment Presiden/Wakil Presiden, judicial review UU atas UUD 1945, SKLN, Sengketa Pemilu, Pembubaran Parpol) dalam tataran constitutional concept dapat dipandang sebagai lembaga yang berdiri di atas konstitusi kendati dia dibentuk oleh konstitusi,? terang Pakar hukum tata negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hestu Cipto Handoyo dalam keterangan tertulis yang diterima Bernas, Senin (12/2).

Susunan Hakim MK

Hakim MK terdiri atas sembilan orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota.

Sesuai UUD 1945 yang selanjutnya disahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Sembilan orang hakim konstitusi ini diusulkan oleh tiga lembaga, yakni DPR, Presiden, dan MA.

Masing-masing lembaga mengusulkan tiga nama.

Arief Hidayat adalah hakim konstitusi yang diusulkan DPR RI.

Arief Hidayat, Aswanto, Wahiduddin Adams adalah usulan dari DPR. Sementara usulan dari MA adalah Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Usulan dari Presiden Joko Widodo adalah Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan terakhir Maria Farida Indrati usulan dari Presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan MK Terbelah

MK terbelah dalam menolak permohonan uji materi yang diajukan pegawai KPK terhadap Hak Angket KPK.

Lima hakim menyatakan menolak permohonan pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.

Pegawai menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR. Namun, ditolaknya permohonan itu, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan UU.

Sehingga, KPK adalah lembaga eksekutif.

“KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif, yakni penyidikan dan penuntutan,” kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2) lalu.

Lima hakim menyatakan menolak permohonan pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk DPR adalah sah. Mereka adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams dan Manahan MP Sitompul. Kelima hakim ini merupakan usulan DPR dan MA.

Arief Hidayat selaku hakim konstitusi dan Ketua MK punya peranan sebagai pengambil keputusan.

Empat hakim konstitusi menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut. Empat hakim konstitusi tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo. Keempat hakim menyatakan KPK adalah lembaga independen.

Dengan demikian, KPK tidak termasuk wilayah eksekutif. Pansus Angket KPK bentukan DPR pun seharusnya tidak bisa menggunakan hak angket.  

“Lembaga independen tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif,” kata Hakim I Gede Palguna.

Mengonfirmasi lobi politik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai putusan MK kali ini mengonfirmasi isu lobi politik Ketua MK Arief Hidayat dengan Komisi III DPR. Hal ini terkait pencalonan kembali Arief sebagai hakim konstitusi.

Lobi tersebut bertujuan agar DPR mendukung dirinya sebagai calon tunggal hakim konstitusi dan kemudian dipilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR RI untuk periode 2018-2023.

“Ya, sekarang kita melihat putusannya, memang sepertinya memberikan konfirmasi atas indikasi lobi-lobi politik tadi,” ujar Adnan Kamis (8/2) sebagaimana dikutip Bernas.

Sementara itu,  Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengkritik putusan Dewan Etik MK yang menyatakan Ketua MK Arief Hidayat tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan pimpinan Komisi III. Desmond mengungkapkan pada pertemuan tersebut jelas terjadi lobi antara Arief Hidayat dan sejumlah pimpinan Komisi III agar Arief terpilih kembali sekaligus menjadi Ketua MK. Wakil Ketua Umum Gerindra itu membeberkan, saat itu Arief mengungkapkan jika tidak terpilih makan Saldi Isra yang akan memegang jabatan Ketua MK.

“Ya bukan lobi-lobi lagi itu namanya.

Dia (Arief) bilang kalau dia tidak dipilih kembali oleh DPR maka yang akan jadi ketua di sana dia bilang Saldi Isra.

Saldi Isra dianggap oleh orang-orang berpihak pada KPK, jadi dia seperti memberikan penjelasan agar dipilih kembali,” terang Desmond di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2).

Desmond pun menilai Arief tidak layak menjabat sebagai hakim konstitusi sekaligus Ketua MK. Sehingga kalau Arief tetap bertahan maka kekuasaan lebih penting daripada etika. ?Berarti enggak layak kan dia,” tegasnya.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti mengungkapkan, dugaan lobi-lobi politik antara Ketua MK dan Komisi III DPR itu tidaklah salah.

Sebab, memang ada indikasi pertemuan Arief Hidayat dengan para anggota DPR benar terjadi.

?Pak Desmond bilang waktu itu memang ada lobi-lobi politik gitu dan menurut saya sih memang belum tidak terbukti secara hukum karena ini persoalan etik ya, tidak diinvestigasi. Tapi tidak salah kalau kita menduga ini ada kaitannya dengan lobi politik yang ketika itu paling tidak kata beberapa anggota DPR benar terjadi,? ujar Bivitri.

Ditambahkan Hestu, bahwa keputusan MK bisa saja berbeda dengan yang saat ini. Tidak menutup kemungkinan ada lobi-lobi politik seperti yang diduga berbagai pihak.

?Kita bisa melihat lima dari sembilan hakim MK berpendapat bahwa KPK adalah eksekutif dan bisa diangket oleh DPR.

Dari 5 hakim tersebut salah satunya adalah Arief Hidayat. Jadi kalau misal tidak ada dugaan deal-deal dengan Komisi III DPR waktu itu, kemungkinan putusan MK berbeda dengan yang sekarang,? terang Hestu, Senin (12/2).

Menurut Hestu, putusan MK tentang KPK itu jelas merupakan disparitas dari putusan MK yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Jadi kalau ada kecurigaan putusan MK itu sarat kepentingan tentu disebabkan oleh peristiwa yang mendahului, yakni adanya pertemuan antara Arif Hidayat dan Komisi III DPR di sebuah hotel.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Lobi-lobi Politik Ketua MK, Nah Terbuktikan (Bagian 1)”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan