BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

POLITIK

Antri Kepala Daerah Masuk ke dalam Jeratan Bui

Bernas id Daftar panjang kepala daerah yang tertangkatangan KPK seolah belum berhenti Hampir setiabulan para kepala daerah ini antri menunggu giliran Di bulan...

Jumat, 16 Februari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 15 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

Bernas.id – Daftar panjang kepala daerah yang tertangkap tangan KPK seolah belum berhenti. Hampir setiap bulan para kepala daerah ini “antri” menunggu giliran. Di bulan Februari saja sudah ada 3 kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK.

Diantaranya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, yang tak lain adalah Calon Gubernur NTT dipemilihan Gubernur di tahun 2018 ini.

Yang terbaru adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih tanggal 13 Februari 2018, Bupati Imas ini pada tanggal 11 April 2016 menjadi Plt Bupati Subang menggantikan Ojang Sohandi yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Seolah tidak mau ketinggalan oleh seniornya, jejak langkah Ojang diikuti oleh Imas di pertengahan bulan Februari ini.

Ketiga kepala daerah yang tertangkap tangan ini ketiganya mencalonkan diri di pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 ini.

Imas yang kembali maju sebagai Calon Bupati Subang, Nyono yang kembali bersaing di Jombang, terlebih Marianus Sae, Ia bahkan menjadi Calon Gubernur NTT dipemilihan Kepala Daerah 2018 ini.

Fenomena incumben yang terjerat tangkap tangan KPK ini sangat menarik untuk disimak. Tahun 2018 yang merupakan tahun politik dan menjelang Pilkada yang akan dilakukan serentak, kepala daerah kian antri masuk jeratan bui. Tidak mengherankan sebenarnya karena dengan mengikuti pemilihan Pilkada, para kontestan benar-benar harus peras keringat, putar otak dan banting tulang agar tercapai posisi yang diinginkan.

Salah satu yang dibutuhkan untuk memenangkan adalah dana.

Dana yang terbesar misalnya dana saksi, salah satu contoh untuk kebutuhan dana saksi di Pemilihan Gubernur disalah satu daerah, dari 68.511 TPS dibutuhkan 3 saksi masing-masing butuh dana Rp.

200.000, dana yang dibutuhkan kurang lebih 41 Milliar. Tidak akan jauh beda dengan daerah lain, tergantung besar kecilnya wilayahnya.

Sehingga ada saja calon Kepala Daerah yang mengambil risiko besar dengan cara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dana. 

Hal ini tentunya tidak bisa kita benarkan. Praktik kotor semacam ini harus segera dibumihanguskan. Tidak semua kepala daerah terpancing dengan hal yang mutlak tidak benar ini.

Untuk itu dibutuhkan peran dari semua pihak untuk menghindari praktik-praktik kotor semua ini.

Yang paling penting kita harus apresiasi langkah dan keberanian KPK dalam memberantas praktik semacam ini sampai keakar-akarnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PolitikPilar Kebijakan