JAKARTA, Bernas.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan para peserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk tidak melakukan korupsi ataupun pungli demi menjaga opini WTP yang sudah empat kali berturut-turut diraih Kementerian Perhubungan.
Hal itu disampaikan Menhub Budi, dalam acara Pembekalan KPA di lingkungan kementerian perhubungan di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).
“Saya ingin menyinggung saat ada OTT itu. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian jangan tergoda dengan kenikmatan sesaat,” ujar Budi.
Dirinya juga menyampaikan, bahwa anggaran untuk tahun 2018 di Kementerian Perhubungan sudah mengalami peningkatan. Meskipun pagu anggaran di tahun 2018 lebih menurun tapi hal tersebut dijadikan agar intropeksi lebih baik lagi, tapi dari sisi penyerapan lebih tinggi di Kementerian Perhubungan.
“Target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk tahun 2018 akan menjadi Rp.9,001 triliun dari tahun sebelumnya Rp. 7,23 triliun,” tuturnya.
Untuk mewujudkannya pada akhir Bulan Maret 2018 mendatang kegiatan seluruh strategis sudah dilelangkan, sehingga kalaupun ada yang belum dilelang bisa dilakukan setelah bulan Maret.
“Ya, karena gini kan kalau itu dilelang bulan Maret paling lambat itu satu setengah bulan atau dua bulan berikutnya itu sudah terjadi.
Jadi kalau nanti ternyata gagal lelang masih bisa dimungkinkan diulangi lagi pada bulan Mei, dan bulan Juli dan berarti penyerapannya lebih baik, berarti ada investasi, berarti menunjang proses investasi yang ada di Indonesia,” ucap Budi.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai target PNBP Tahun 2018 ada berberapa hal antara lain melakukan upaya peningkatan kapasitas dan volume pelayanan transportasi, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan PNBP melalui sistem pembayaran secara elektronik. Selain itu juga dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek administratif maupun teknis, serta menggali potensi yang dapat menghasilkan PNBP melalui konsesi dan optimalisasi pemanfaatan.
“Melaksanakan sesuai dokumen, esensinya adalah bagaimana rencana itu dibuat dengan baik. Perhatikan benar rencana itu dibuat dengan baik.
Bagaimana pelabuhan apakah runway atau fungsi perhubungan yang lain memang dibutuhkan untuk masyarakat dan konektivitas,” jelas Budi.