JAKARTA, Bernas.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan, surat keputusan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terkait pergantian Fahri Hamzah beda dengan yang dilakukan Golkar pada Setya Novanto.
Menurutnya, surat PKS baru masuk ke DPR ketika berlangsung rapat badan musyawarah penentuan jadwal Paripurna dan masa reses.
“Waktu itu kita langsung reses ya. Waktu itu memang kalau semua surat Golkar sudah masuk di rapat pimpinan (rapim) dan dari rapim kemudian dibacakan hasilnya,” ujar Fadli di Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Fadli memastikan bahwa surat dari PKS bukan desakan pencopotan Fahri Hamzah dari posisi wakil ketua DPR tetapi hanya menanyakan perihal surat terdahulu yang dikirimkan ketika Fahri dinyatakan dipecat dari keanggotaan partai.
“Jadi itu perihalnya dan kita proses sesuai ketentuan UU MD3,” pungkasnya.