JAKARTA, Bernas.id ? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum memproses surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang pencopotan Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR. Pelaksana tugas (plt) Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan surat akan diproses usai DPR menyelesaikan masa reses.
“Waktu itu kita langsung reses ya. Surat PKS ini sebetulnya masuk ketika melakukan lobi di Bamus.
Pasti akan direspon karena sudah dibacakan di paripurna. Kita melihat semua harus sesuai dengan aturan UU MD3,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/17).
Surat permohonan PKS sudah dibacakan di paripurna pada Senin (11/12/17) lalu. Fadli Zon mengungkapkan surat PKS tidak bisa disamakan dengan surat yang dikirim oleh Golkar terkait pergantian Setya Novanto sebagai ketua DPR.
“Waktu itu memang kalau semua surat Golkar sudah masuk di rapim dan dari rapim kemudian dibacakan (surat pergantian ketua DPR dari Golkar),” jelas Fadli.
Politikus Gerindra itu menambahkan pihaknya akan memeriksa surat PKS yang sebelumnya juga sudah pernah dikirimkan dengan perihal sama. “Nanti akan diperiksa karena surat itu kan menanyakan tindak lanjut surat sebelumnya, jadi itu perihalnya, jadi kita sesuai ketentuan itu,” sambungnya.
F-PKS telah mengirimkan surat bernomor 509/EXT-FPKS/DPRRI/XII/2017 yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2017 sebagai tindak lanjut dari surat DPP PKS.
Surat PKS ini meminta agar Fahri dicopot dari posisi wakil ketua DPR karena sudah dipecat dari seluruh keanggotaan partai.