Bernas.id – Setiap tanggal 25 November, para guru di Indonesia memeringati Hari Guru Nasional. Peringatan tersebut tidak lepas dari Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional yang menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Tanggal tersebut dipilih berkaitan dengan kelahiran organisasi profesi guru saat itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
PGRI terlahir tanggal 25 November 1945 saat berlangsung Kongres Guru Indonesia di Surakarta.
Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia.
Sampai saat ini, PGRI merupakan salah satu organisasi guru terbesar di Indonesia.
Hampir setiap provinsi, kabupaten, dan kecamatan maupun cabang khusus memiliki perwakilan organisasi ini.
Hal tersebut tidak lepas dari sejarah, usia, dan dinamika yang terjadi pada dunia pendidikan.
Perkembangan Organisasi Profesi Guru
Pasca reformasi, berimbas pula pada organisasi profesi guru. Kebebasan berpendapat, berorganisasi semakin menggelora. Tahun 2005, lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pada UU tersebut memuat banyak hal tentang guru dan dosen, termasuk tentang organisasi profesi.
Pada pasal 1 disebutkan bahwa organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
Ini artinya bahwa sebuah organisasi profesi guru seyogyanya didirikan oleh guru, dikembangkan oleh guru, dan untuk guru.
Semakin berkembangnya dinamika dunia pendidikan, juga membuat organisasi profesi guru semakin berkembang.
Tercatat ada beberapa organisasi profesi guru selain PGRI, antara lain: Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan masih banyak lagi tentunya.
Berkembangnya organisasi profesi guru tersebut tidak lepas dari semakin kompleksnya permasalahan pada dunia pendidikan yang termaktub pada delapan standar nasional pendidikan, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
Pada pasal 41 disebutkan pula fungsi dari organisasi profesi yaitu untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Semakin kompleksnya permasalahan pendidikan kiranya tidak mungkin akan terselesaikan jika hanya tergantung pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kehadiran organisasi profesi guru diharapkan menjadi secercah asa bagi dunia pendidikan. Bagaimanapun, pendidikan membutuhkan sinergi dari semua kalangan.
Bersanding, Bukan Bertanding
Hal menarik yang perlu kita cermati dari perkembangan profesi guru yakni tentang keanggotaan. Setiap organisasi tentunya memiliki anggota.
Pertanyaan akan muncul, siapa yang menjadi anggota? Menilik pasal 41 ayat (1) UU Guru dan Dosen, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Pada ayat tersebut tidak disebutkan nama organisasinya.
Pada prinsipnya, guru bebas menentukan organisasi mana yang akan dipilih untuk menyalurkan aspirasi dan sejalan dengan tujuan pendidikan.
Di sinilah momentum yang tepat bagi semua guru yang terlibat pada kepengurusan maupun sebagai anggota organisasi.
Banyaknya organisasi profesi guru perlu disikapi dengan bijak. Semakin kompleksnya permasalahan tidak akan mungkin mampu diselesaikan oleh satu organisasi profesi.
Kerja sama sangat diperlukan. Antar organisasi profesi harus mampu bersanding, bukan bertanding. Sikap saling menghargai perlu digelorakan.
Organisasi yang sudah lama dan memiliki massa yang besar perlu juga berbagi peran dengan organisasi lain.
Organisasi guru yang baru pun juga sama-sama bahu membahu dengan yang lain. Jika sikap ini terwujud, solidaritas profesi guru sebuah keniscayaan.
Pembagian peran tersebut dapat dilakukan antara lain, PGRI selama ini fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kebijakan yang berpihak pada guru.
Kehadiran IGI dapat mengisi peran lain, misalnya pada peningkatan kompetensi guru, semacam diklat-diklat, dan masih banyak lagi.
Contoh pembagian peran yang demikian akan mewujudkan sinergi kuat dan erat. Sinergi tersebut dibutuhkan untuk menguatkan pendidikan di Indonesia.
Di sinilah pentingnya guru untuk menghidupkan organisasi profesinya masing-masing, memainkan perannya demi sebuah kemajuan, dan perlu digarisbawahi, sesama organisasi profesi guru harus mampu bersanding dan bersinergi, bukan bertanding dan berkompetesi.
Dirgahayu Guru Indonesia.
Jayalah Negeriku.

